Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan Pemerintah secepatnya akan melakukan sosialisasi mengenai omnibus law RUU Cipta Kerja.
RUU Omnibus Law disinyalir memuat pembentukan badan usaha milik negara khusus yang mengurus sektor hulu migas. Alhasil, beredar kabar SKK Migas bakal dihapus.
Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono mengatakan pada RUU Omnibus Law, penegakan hukum lingkungan tetap dilakukan dan pelaku kejahatan lingkungan tetap dihukum.
NasDem mengajak pihak yang berkepentingan atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk mempersiapkan catatan kritis dan masukan.
Di lain pihak, buruh justru menghadapi ketidakpastian kerja hingga terancam oleh kemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.
"Tugas DPR adalah memastikan bahwa semua pihak didengarkan dan semua kepentingan bisa disuarakan secara seimbang.”
Pembahasan RUU ini akan ditentukan Badan Busyawarah (Bamus) DPR yang kemungkinan dilakukan pekan depan.
Pembahasan akan dilaksanakan transparan melibatkan seluruh pihak terkait mulai dari kalangan pengusaha hingga serikat pekerja.
Wihana menegaskan, nantinya RUU dengan skema omnibus law itu akan mengikis tumpang tindih regulasi.
Draf yang sudah disampaikan ke DPR untuk dibahas sudah melalui proses yang panjang walaupun masih ada pertentangan dari para Serikat Pekerja.
Wapres menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja mengakomodir semua kepentingan antara tenaga kerja dan pengusaha yakni membangun iklim investasi yang mudah.
Omnibus law jadi kata kunci memperbaiki segala hal termasuk kemudahan berusaha. Tanpa kejelasan strategi dan program, EoDB Indonesia sulit beranjak.
Pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan melibatkan masyarakat di berbagai sektor.
Sebagai kompensasi pengurangan jumlah pesangon, pemerintah mewajibkan perusahaan dengan skala bisnis besar untuk memberikan bonus
Pemerintah akhirnya resmi menyerahkan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR RI. Setelahnya, pemerintah menggencarkan sosialisasi di seluruh wilayah.
Menko Perekonomian menyampaikan bahwa omnibus law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 RUU, 15 BAB, dan 174 pasal. Seluruhnya akan dibahas di DPR.
Insentif tersebut berupa bonus dengan nominal hingga lima kali lipat gaji pegawai.
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mengatakan pimpinan DPR masih menunggu kepastian waktu penyerahan surpres omnibus law dari pemerintah ke DPR.
Surat Presiden (Supres) terkait pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja diserahkan kepada DPR RI pada Rabu (12/2) siang ini.
Badan Legislasi DPR mengaku belum menerima satu pun draf dari empat RUU yang masuk gerbong omnibus law, termasuk surat perintah presiden.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved