Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Di lain pihak, buruh justru menghadapi ketidakpastian kerja hingga terancam oleh kemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.
"Tugas DPR adalah memastikan bahwa semua pihak didengarkan dan semua kepentingan bisa disuarakan secara seimbang.”
Pembahasan RUU ini akan ditentukan Badan Busyawarah (Bamus) DPR yang kemungkinan dilakukan pekan depan.
Pembahasan akan dilaksanakan transparan melibatkan seluruh pihak terkait mulai dari kalangan pengusaha hingga serikat pekerja.
Wihana menegaskan, nantinya RUU dengan skema omnibus law itu akan mengikis tumpang tindih regulasi.
Draf yang sudah disampaikan ke DPR untuk dibahas sudah melalui proses yang panjang walaupun masih ada pertentangan dari para Serikat Pekerja.
Wapres menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja mengakomodir semua kepentingan antara tenaga kerja dan pengusaha yakni membangun iklim investasi yang mudah.
Omnibus law jadi kata kunci memperbaiki segala hal termasuk kemudahan berusaha. Tanpa kejelasan strategi dan program, EoDB Indonesia sulit beranjak.
Pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan melibatkan masyarakat di berbagai sektor.
Sebagai kompensasi pengurangan jumlah pesangon, pemerintah mewajibkan perusahaan dengan skala bisnis besar untuk memberikan bonus
Pemerintah akhirnya resmi menyerahkan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR RI. Setelahnya, pemerintah menggencarkan sosialisasi di seluruh wilayah.
Menko Perekonomian menyampaikan bahwa omnibus law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 RUU, 15 BAB, dan 174 pasal. Seluruhnya akan dibahas di DPR.
Insentif tersebut berupa bonus dengan nominal hingga lima kali lipat gaji pegawai.
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mengatakan pimpinan DPR masih menunggu kepastian waktu penyerahan surpres omnibus law dari pemerintah ke DPR.
Surat Presiden (Supres) terkait pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja diserahkan kepada DPR RI pada Rabu (12/2) siang ini.
Badan Legislasi DPR mengaku belum menerima satu pun draf dari empat RUU yang masuk gerbong omnibus law, termasuk surat perintah presiden.
Rasionalisasi pajak daerah dimaksudkan agar tarif pajak yang berlaku di daerah tidak mengganggu investor untuk berinvestasi di daerah.
Pemerintah menyisipkan insentif bagi para pekerja di dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Insentif tersebut berupa bonus dengan nominal hingga lima kali lipat gaji pegawai.
Semula tarif PPh badan sebesar 25%, dan dalam RUU perpajakan diubah bertahap menjadi 22% pada 2021 dan 2022 serta 20% pada 2023.
Kepada DPR masyarakat bisa berharap. Namun apakah nanti DPR bisa memenuhi harapan dan asprisasi dari rakyat yang diwakili, itu kita nantikan bersama dengan harap harap cemas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved