NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

DPR Tunggu Surpres Omnibus Law dari Pemerintah

Putri Rosmalia Octaviyani

12/2/2020 12:09

DPR Tunggu Surpres Omnibus Law dari Pemerintah — Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin(ANTARA/Puspa Perwitasari)

PENYERAHAN surat presiden (surpres) dijadwalkan pada hari ini, Rabu (12/2) oleh pihak pemerintah ke DPR. RUU omnibus law yang kabarnya akan diserahkan ialah RUU Cipta Lapangan Kerja.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mengatakan pimpinan DPR masih menunggu kepastian waktu penyerahan surpres omnibus law dari pemerintah ke DPR.

"Iya rencana, rencana. Cuma hari ini jam berapa ada tadi jam 11, ada lagi jam 1, nah ga tau berubah lagi atau gimana," ujar Aziz, di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (12/2).

Baca juga: Pemerintah Sampaikan Supres Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR Siang

Bila telah diterima DPR, nantinya surpres akan diproses secara administratif oleh DPR sebelum dimulai pembahasannya.

Aziz mengatakan DPR telah siap memulai proses penyusunan omnibus law.

Sementara itu, terkait keinginan pemerinrah agar omnibus law bisa selesai dalam 100 hari, Aziz mengatakan bukan tidak mungkin hal itu bisa tercapai. Penguatan koordinasi dianggapnya menjadi kunci yang harus dijaga.

"Secara logika tidak ada yang tidak bisa. Tinggal kebersamaan teman-teman parpol ada di DPR ini 9 fraksi ini," ujar Aziz. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama

Berita Lainnya

Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan
19/5/2025 10:00
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru
29/3/2025 01:30
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Pengamat Sebut Rancangan UU Pemilu Rawan Diakali Gunakan Model Omnibus Law
26/1/2025 15:24
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Ambang Batas Pencalonan Presiden 0 Bisa Hapus Parlementary Threshold
07/1/2025 13:03
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK
02/1/2025 23:20
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik
02/1/2025 12:34
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

LOAD MORE

Opini

Bianglala Astacita
11/7/2025 05:00
Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara
10/7/2025 05:00
Swajayakan Bahasa Indonesia
08/7/2025 14:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved