NEWSTICKER

Pemerintah Sampaikan Supres Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR Siang

Andhika Prasetyo

12/2/2020 11:10

Pemerintah Sampaikan Supres Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR Siang — Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.(ANTARA/Reno Esnir)

PEMERINTAH akan menyerahkan Surat Presiden (Supres) terkait pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Rabu (12/2) siang ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2).

"Insya Allah Pak (Menko Perekonomian) Airlangga meminta saya menemani beliau menyampaikan ke DPR pukul 13.00," ujar Ida.

Supres tersebut, lanjut dia, akan diserahkan kepada Ketua DPR. Kemudian, pimpinan parlemen akan menyampaikan kepada seluruh anggota melalui rapat paripurna.

"Prosedurnya tidak dibedakan dengan yang lain. Nanti dari paripurna dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus). Bamus yang akan menentukan siapa yang membahas," jelas Ida. (Pra/OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri

Berita Lainnya

Kasus Amsal Sitepu, DPR Desak Sanksi Tegas bagi Jaksa yang Langgar Aturan
03/4/2026 14:26
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Legislator: Pengesahan RUU Masyarakat Adat Adalah Hutang Konstitusi yang Harus Dibayar
02/4/2026 21:55
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
DPR RI Apresiasi Rampungnya Pembangunan Asrama Haji Indramayu
02/4/2026 18:48
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Kasus Campak Meningkat, Legislator Minta Penguatan Anggaran Pencegahan
01/4/2026 16:33
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Legislator Desak Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Transportasi Publik
30/3/2026 22:28
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
Prajurit Indonesia Gugur dalam Misi UNIFIL, DPR Tuntut Investigasi Asal Serangan
30/3/2026 15:04
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Pemerintah Kaji Pembatasan Jabatan Polri di Kementerian lewat Omnibus Law
18/12/2025 15:15
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Pakar HTN: Model Omnibus Law Jadi ‘Keranjang Sampah Legislasi‘ yang Hambat Partisipasi Publik
17/10/2025 13:55
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
UU Cipta Kerja Banyak Digugat ke MK, Pengamat Soroti Buruknya Naskah Akademik Legislasi
16/10/2025 17:26
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi Buruh di Semarang Berjalan Tertib, Polwan di Baris Depan Negosiator
28/8/2025 19:42
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan
19/5/2025 10:00
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru
29/3/2025 01:30
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!