NEWSTICKER

Pemerintah Sampaikan Supres Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR Siang

Andhika Prasetyo

12/2/2020 11:10

Pemerintah Sampaikan Supres Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR Siang — Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.(ANTARA/Reno Esnir)

PEMERINTAH akan menyerahkan Surat Presiden (Supres) terkait pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Rabu (12/2) siang ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2).

"Insya Allah Pak (Menko Perekonomian) Airlangga meminta saya menemani beliau menyampaikan ke DPR pukul 13.00," ujar Ida.

Supres tersebut, lanjut dia, akan diserahkan kepada Ketua DPR. Kemudian, pimpinan parlemen akan menyampaikan kepada seluruh anggota melalui rapat paripurna.

"Prosedurnya tidak dibedakan dengan yang lain. Nanti dari paripurna dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus). Bamus yang akan menentukan siapa yang membahas," jelas Ida. (Pra/OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri

Berita Lainnya

DPR Tunggu Usulan Nama Pimpinan Komisi III dari Golkar dan NasDem
27/1/2026 14:51
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.
DPR Tetapkan Sari Yuliati Sebagai Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
27/1/2026 14:43
Pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Inosentius Samsul Dapat Tugas Baru, Adies Kadir Melenggang ke Mahkamah Konstitusi
27/1/2026 14:33
Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif.
Penunjukan Adies Kadir Sinyal Politisasi MK dan Agenda Otoritarian
27/1/2026 14:15
Manuver DPR tersebut merupakan bagian dari tren global menguatnya otoritarianisme yang menyasar institusi demokrasi.
Berbekal Gelar Profesor, Adies Kadir Resmi Jadi 'Utusan' DPR di Mahkamah Konstitusi
27/1/2026 14:04
Pencalonan Adies dipastikan telah melewati mekanisme dan ketentuan yang berlaku di parlemen.
Pakar HTN Kritik Penunjukan Adies Kadir: Politik Transaksional Ancam Independensi MK
27/1/2026 13:58
MK memerlukan sosok negarawan yang berdiri di atas semua golongan, bukan politisi aktif yang masih terikat afiliasi kekuasaan.
Pemerintah Kaji Pembatasan Jabatan Polri di Kementerian lewat Omnibus Law
18/12/2025 15:15
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Pakar HTN: Model Omnibus Law Jadi ‘Keranjang Sampah Legislasi‘ yang Hambat Partisipasi Publik
17/10/2025 13:55
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
UU Cipta Kerja Banyak Digugat ke MK, Pengamat Soroti Buruknya Naskah Akademik Legislasi
16/10/2025 17:26
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi Buruh di Semarang Berjalan Tertib, Polwan di Baris Depan Negosiator
28/8/2025 19:42
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan
19/5/2025 10:00
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru
29/3/2025 01:30
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!