NEWSTICKER

Pemerintah Sampaikan Supres Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR Siang

Andhika Prasetyo

12/2/2020 11:10

Pemerintah Sampaikan Supres Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR Siang — Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.(ANTARA/Reno Esnir)

PEMERINTAH akan menyerahkan Surat Presiden (Supres) terkait pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Rabu (12/2) siang ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2).

"Insya Allah Pak (Menko Perekonomian) Airlangga meminta saya menemani beliau menyampaikan ke DPR pukul 13.00," ujar Ida.

Supres tersebut, lanjut dia, akan diserahkan kepada Ketua DPR. Kemudian, pimpinan parlemen akan menyampaikan kepada seluruh anggota melalui rapat paripurna.

"Prosedurnya tidak dibedakan dengan yang lain. Nanti dari paripurna dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus). Bamus yang akan menentukan siapa yang membahas," jelas Ida. (Pra/OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri

Berita Lainnya

24 Nama Calon Dubes Diterima DPR, Termasuk untuk AS
03/7/2025 12:06
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Timbulkan Kontroversi, Legislator Minta Fadli Zon Tunda Penulisan Ulang Sejarah
02/7/2025 14:29
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
DPR Desak Pemerintah Lindungi Selebgram Indonesia yang Ditahan di Myanmar
01/7/2025 18:17
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Anggota Komisi I DPR RI: Pembubaran Retret Pelajar Kristen di Sukabumi Nodai Pancasila
01/7/2025 10:43
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
DPR dan Pemerintah Rapat Tertutup Bahas Pemisahan Pemilu, Dasco: Baru Brainstorming
30/6/2025 20:58
DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.
Viral Korban Dugaan Kekerasan Seksual di Karawang Dinikahkan dengan Pelaku, Komisi III DPR: Tak Ada Kata Damai!
28/6/2025 10:58
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan
19/5/2025 10:00
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru
29/3/2025 01:30
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Pengamat Sebut Rancangan UU Pemilu Rawan Diakali Gunakan Model Omnibus Law
26/1/2025 15:24
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Ambang Batas Pencalonan Presiden 0 Bisa Hapus Parlementary Threshold
07/1/2025 13:03
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK
02/1/2025 23:20
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.