Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
Pasal 170 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. DPR segera memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan.
"Ya, tidak bisa dong PP melawan UU, peraturan perundang-undangan itu, saya akan cek, nanti di DPR akan diperbaiki mereka bawa DIM (daftar isian masalah) untuk itu, gampang itu, teknis."
Supratman mengatakan pembahasan omnibus law diperkirakan baru akan dimulai pada masa sidang selanjutnya, yakni pada akhir Maret 2020 mendatang.
Wakil Ketua DPR, Azis Samsyuddin, mengatakan DPR akan mengedepankan transparansi dalam pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.
(KLHK) berkomitmen bahwa revisi Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup dalam RUU Cipta Kerja atau tetap dalam semangat menindak tegas perusak lingkungan.
Pihak pengusaha menyadari bahwa saat ini target pertumbuhan ekonomi dalam negri belum tercapai
Tanpa pelibatan publik, RUU Cipta Kerja akan terus menuai masalah. Pemerintah dan DPR harus lebih membuka diri menerima masukan.
Pelaku usaha justru menjadi kebingungan karena adanya perubahan peraturan yang berdampak pada rencana jangka panjang.
Rachmat mengatakan DPR dan pemerintah membuat RUU Cipta Kerja dengan tujuan untuk kepentingan nasional
“Saya kira memang harus keluar di publik supaya itu aturannya ditanggapi. Nanti kan itu ada proses pembahasan di DPR."
Kelebihan & Kekurangan Omnibus Law Cipta Kerja
Dengan adanya aturan baru , perusahaan atau rumah sakit akan lebih memilih untuk menggunakan jasa outsourcing dibanding mempekerjakan karyawan tetap.
KSPI bakal mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap disahkan
Nur mengungkapkan dalam RUU Cipta Kerja, jam lembur buruh semakin panjang.
Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni menambahkan, upaya mempermudah investasi tidak akan mengorbankan hak para pekerja.
Tujuan dari diubahnya penamaan RUU yang masuk dalam 11 paket UU "sapu jagat" tersebut agar tidak menimbulkan kesalahan.
DPR RI masih memproses kelengkapan administrasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Keberadaan omnibus law diharapkan mampu mempercepat proses investasi yang datang ke kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Menurutnya yang harus disediakan justru Program Jaminan Keberlanjutan Kerja bagi pekerja atau buruh.
"Kami masih mempelajari hal-hal tersebut, tapi sebagai partai pengusung pemerintah Jokowi tentu kami memberikan dukungan," ucap Hasto
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved