Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Bahlil memastikan bahwa tidak akan ada lagi tindak pidana untuk permasalahan perizinan
Sosialisasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan di DPR.
Emrus Sihombing menegaskan para perumus draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus bertanggung jawab atas persoalan salah ketik narasi pasal.
Diharapkan adanya keringanan biaya untuk pengusaha kecil menegah dalam memperoleh sertifikasi halal.
Dalam draf omnibus law, terdapat usulan revisi agar ada terdapat peraturan pemerintah yang mengatur pengenaan sanksi administratif terhadap pers.
Pemerintah mempersilahkan Dewan Pers memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang mengatur dunia jurnalistik.
Pemerintah tengah mengkaji ulang sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang memicu kontroversi di kalangan pekerja
Menurutnya, kesempatan perbaikan draft tersebut juga bisa dilakukan pemerintah saat rapat pembahasan bersama DPR RI
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sosialisasi dan pembahasan di parlemen harus berjalan secara paralel sehingga efektif dan efisien.
Penegasan Mahfud disampaikan setelah sebelumnya ditemukan satu pasal pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut bahwa pemerintah bisa mengubah UU melalui PP.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law PerpajakanĀ memiliki 6 pilar guna memperkuat perekonomian Indonesia dan berimbas pada pembangunan Nasional.
Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menarik investasi demi kemajuan ekonomi nasional.
RUU Perpajakan pun memiliki enam pilar guna memperkuat perekonomian Indonesia dan berimbas pada pembangunan nasional.
Arlangga menjelaskan RUU Ciptaker dilatarbelakangi hiper regulasiĀ daya saing yang masih rendah, tingginya kebutuhan kerja, serta ketidakpastian ekonomi global.
Mahfud mempersilakan masyarakat untuk datang ke DPR menyampaikan masukan. Bahkan silahkan sampaikan melalui kemenkopolhukam.
"Itu nanti kita lihat, itu mungkin kesalahan. Perundang-undangan maksudnya, bukan undang-undang," kata Yasonna.
Pasal 170 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. DPR segera memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan.
"Ya, tidak bisa dong PP melawan UU, peraturan perundang-undangan itu, saya akan cek, nanti di DPR akan diperbaiki mereka bawa DIM (daftar isian masalah) untuk itu, gampang itu, teknis."
Supratman mengatakan pembahasan omnibus law diperkirakan baru akan dimulai pada masa sidang selanjutnya, yakni pada akhir Maret 2020 mendatang.
Wakil Ketua DPR, Azis Samsyuddin, mengatakan DPR akan mengedepankan transparansi dalam pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved