Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

Bahas Omnibus Law, Ketua DPR Minta Masukan Ulama

“Kami juga mengajak Majelis Ulama Indonesia untuk ikut bersama-sama memberikan saran dan masukan atas pembentukan Undang-undang di DPR RI."

Omnibus Law Harus Beri Manfaat ke UMKM

Omnibus law untuk UMKM merupakan komitmen pemerintah untuk membuat UMKM menjadi naik kelas.

Serikat Buruh Tolak RUU Cipta Kerja karena Rugikan Pekerja

RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan lebih buruk dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Surya Paloh Minta Kader NasDem Total Dukung Omnibus Law

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta kader Partai NasDem secara total mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law disahkan di DPR RI.

Kepala BKPM : RUU Ciptaker Tidak Pidanakan Kebijakan Administrasi

Bahlil memastikan bahwa tidak akan ada lagi tindak pidana untuk permasalahan perizinan

Pemerintah Sisir Ulang Pasal Kontroversial

Sosialisasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan di DPR.

Ada Udang di Balik Batu dari Salah Ketik RUU Cipta Kerja

Emrus Sihombing menegaskan para perumus draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus bertanggung jawab atas persoalan salah ketik narasi pasal.

Sertifikasi Halal tidak cuma di MUI, Menag Ingin Cepat dan Murah

Diharapkan adanya keringanan biaya untuk pengusaha kecil menegah dalam memperoleh sertifikasi halal.

Dewan Pers Keberatan dengan Subtansi RUU Ciptaker Soal Pers

Dalam draf omnibus law, terdapat usulan revisi agar ada terdapat peraturan pemerintah yang mengatur pengenaan sanksi administratif terhadap pers.

Dewan Pers Diminta Kritisi RUU Cipta Kerja

Pemerintah mempersilahkan Dewan Pers memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang mengatur dunia jurnalistik.

Pemerintah Kaji Pasal Kontroversial RUU Cipta Kerja

Pemerintah tengah mengkaji ulang sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang memicu kontroversi di kalangan pekerja

DPR Minta Salah Ketik 'Omnibus Law' Diperbaiki Sebelum Dibahas

Menurutnya, kesempatan perbaikan draft tersebut juga bisa dilakukan pemerintah saat rapat pembahasan bersama DPR RI

Sosialisai RUU Omnibus Law akan Bersama dengan Pembahasan di DPR

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sosialisasi dan pembahasan di parlemen harus berjalan secara paralel sehingga efektif dan efisien.

Mahfud Pastikan PP Tidak akan Bisa Ubah UU

Penegasan Mahfud disampaikan setelah sebelumnya ditemukan satu pasal pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut bahwa pemerintah bisa mengubah UU melalui PP.

Ini dia 6 Pilar yang Diusung dalam RUU Omnibus Law Perpajakan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan  memiliki 6 pilar guna memperkuat perekonomian Indonesia dan berimbas pada pembangunan Nasional.

RI Bidik 5 Besar Ekonomi Dunia

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menarik investasi demi kemajuan ekonomi nasional.

Omnibus Law untuk Tingkatkan Pertumbuhan

RUU Perpajakan pun memiliki enam pilar guna memperkuat perekonomian Indonesia dan berimbas pada pembangunan nasional.

RUU Ciptaker Wujudkan Indonesia Masuk 5 Besar Ekonomi Dunia

Arlangga menjelaskan RUU Ciptaker dilatarbelakangi hiper regulasi  daya saing yang masih rendah, tingginya kebutuhan kerja, serta ketidakpastian ekonomi global.

RUU Ciptaker Banyak Penolakan, Mahfud: Ajukan Masukan

Mahfud mempersilakan masyarakat untuk datang ke DPR menyampaikan masukan. Bahkan silahkan sampaikan melalui kemenkopolhukam.

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti ini Kilah Menkumham

"Itu nanti kita lihat, itu mungkin kesalahan. Perundang-undangan maksudnya, bukan undang-undang," kata Yasonna.

Reposisi Ekonomi dan Geopolitik Energi

Islam serta Perlindungan Saksi dan Korban

Ramadan dan Ruh Badar: Pelajaran Strategi, Musyawarah, dan Disiplin dari Perang Badar

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia