Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan pimpinan media untuk menjelaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, di Jakarta, Senin (17/2).
Arlangga menjelaskan RUU Ciptaker dilatarbelakangi hiper regulasi daya saing yang masih rendah, tingginya kebutuhan kerja, serta ketidakpastian ekonomi global.
Terkait hiper regulasi, Indonesia mengalami kompleksitas dan obesitas regulasi di pusat dan daerah. Dewasa ini terdapat 8.470 peraturan pusat, 14.758 peraturan menteri, 4.317 peraturan LPNK, dan 15.966 peraturan daerah. Total terdapat 43.512 peraturan.
Daya saing rendah karena korupsi, inefisiensi birokrasi, akses pendanaan, infrastruktur, kepastian kebijakan, kenaikan upah, nilai tukar.
Baca juga : Isi RUU Cipta Kerja Banyak Disorot, Yasonna Sebut Ada Salah ketik
"Dengan UU Cipta Kerja kita targetkan daya saing kita yang kini 73 berangsur-angsur menjadi 51," kata Airlangga.
Ihwal kebutuhan kerja, tercatat 7,05 juta angkatan kerja. Setiap tahun terdapat 2,24 angkatan kerja baru. Setengah pengangguran tercatat 8,14 juta. Pekerja paruh waktu 28,42 juta. Total 46,84 jutabatau 35,4% angkatan kerja bekerja tidak penuh waktu.
Perekonomian global tidak menentu karena perang dagang Amerika-Tiongkok, ketegangan di Timur Tengah. "Ditambak karena virus korona," ucap Airlangga.
Airlangga menegaskan RUU Cipta Kerja yang kelak disahkan menjadi UU bertujuan mewujudkan visi Indonesia 2045, yakni menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia serta menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan tertinggi keempat di dunia. (OL-7)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Salah satu platform pendukung pelatihan Prakerja, Karier.mujuga tetap berkolaboras dengan program Prakerja dari pemerintah.
Pembangunan Pelabuhan Internasional Anggrek memiliki prioritas dalam melibatkan seluruh elemen warga lokal Gorontalo Utara, termasuk penyerapan tenaga kerja warga lokal.
Pembangunan Indonesia tidak akan berjalan lancar jika jumlah pengusaha di Indonesia masih sedikit.
Meskipun gelaran Job Fair sudah berkahir, lowongan kerja tersebut tetap bisa diakses oleh masyarakat melalui layanan SIAPKerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved