Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan pimpinan media untuk menjelaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, di Jakarta, Senin (17/2).
Arlangga menjelaskan RUU Ciptaker dilatarbelakangi hiper regulasi daya saing yang masih rendah, tingginya kebutuhan kerja, serta ketidakpastian ekonomi global.
Terkait hiper regulasi, Indonesia mengalami kompleksitas dan obesitas regulasi di pusat dan daerah. Dewasa ini terdapat 8.470 peraturan pusat, 14.758 peraturan menteri, 4.317 peraturan LPNK, dan 15.966 peraturan daerah. Total terdapat 43.512 peraturan.
Daya saing rendah karena korupsi, inefisiensi birokrasi, akses pendanaan, infrastruktur, kepastian kebijakan, kenaikan upah, nilai tukar.
Baca juga : Isi RUU Cipta Kerja Banyak Disorot, Yasonna Sebut Ada Salah ketik
"Dengan UU Cipta Kerja kita targetkan daya saing kita yang kini 73 berangsur-angsur menjadi 51," kata Airlangga.
Ihwal kebutuhan kerja, tercatat 7,05 juta angkatan kerja. Setiap tahun terdapat 2,24 angkatan kerja baru. Setengah pengangguran tercatat 8,14 juta. Pekerja paruh waktu 28,42 juta. Total 46,84 jutabatau 35,4% angkatan kerja bekerja tidak penuh waktu.
Perekonomian global tidak menentu karena perang dagang Amerika-Tiongkok, ketegangan di Timur Tengah. "Ditambak karena virus korona," ucap Airlangga.
Airlangga menegaskan RUU Cipta Kerja yang kelak disahkan menjadi UU bertujuan mewujudkan visi Indonesia 2045, yakni menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia serta menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan tertinggi keempat di dunia. (OL-7)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
PULUHAN pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menegaskan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker kudeta konstitusi RI
Andy Said Tandio kepada awak media menjelaskan, potensi subsektor film, animasi, dan video di Kabupaten Sleman tersebut dapat membuka lapangan kerja.
Peningkatan Kota Cilegon menjadi kota kreatif sangat strategis dalam upaya peningkatan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini.
Selain itu, juga bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditawarkan pula untuk menjadi siswa SMK Kemenperin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved