Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Kesalahan pemerintah dalam penyusunan RUU Cipta Kerja disebut terjadi di beberapa lapisan sekaligus, mulai dari penyusun draf hingga Kementerian Hukum dan HAM.
RUU Cipta Kerja yang mengedepankan sanksi administrasi bukan berarti sanksi pidana hilang seketika.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengungkapkan para buruh akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan diskusi terbuka untuk menjaring ide-ide kreatif bagi RUU Cipta Kerja.
UU ini saya ibaratkan sebagai kapal induk karena memuat memuat seluruh perlengkapan untuk berperang.
Sanksi pidana pers yang semula pidana dendanya Rp500 juta naik menjadi Rp2 miliar.
"Kalau sekarang ini kan penyerapan tenaga kerja berada di angka 2,5 juta pertahunnya. Dengan Ominbus Law Ciptaker kita bisa naikkan jadi 2,7 sampai 3 juta setiap tahunnya," ujarnya.
Sebagai pengusul UU, pemerintah akan melibatkan seluruh stakeholder mulai dari pengsuaha hingga serikat pekerja dalam melakukan pembahasan RUU sapu jagat tersebut.
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menilai isi RUU Cipta Kerja tidak konsisten. Sebab, masih ada ketentuan yang bertentangan dengan aturan di bawahnya.
Menurut Rerie, entitas keluarga tidak perlu diintervensi negara. Urusan internal keluarga, pola asuh anak dan peran anggota keluarga bukan wewenang pemerintah.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dapat mendongkrak pendapatan per kapita menjadi Rp 27 juta per bulan pada 2045.
Kemudahan akses jutaan pelaku UMKM ke perbankan dan nonbank juga harus menjadi prioritas.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, menilai tidak perlu ada penarikan kembali draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Pemerintah tidak akan menutup diri dari berbagai kritik dan masukan demi terciptanya peraturan perundangan yang baik bagi seluruh pihak.
DPR tentu akan membahas substansi dan materi RUU Omnibus Cipta Kerja ini dengan melibatkan semua pihak. Baik itu buruh melalui serikat pekerja,
KETUA DPR Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan terkait rancangan undang-undang omnibus law, seperti Cipta Kerja dan Perpajakan, yang akan segera memasuki tahap pembahasan di DPR.
“Kami juga mengajak Majelis Ulama Indonesia untuk ikut bersama-sama memberikan saran dan masukan atas pembentukan Undang-undang di DPR RI."
Omnibus law untuk UMKM merupakan komitmen pemerintah untuk membuat UMKM menjadi naik kelas.
RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan lebih buruk dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta kader Partai NasDem secara total mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law disahkan di DPR RI.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved