NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Presiden Persilakan Masyarakat Beri Masukan Soal RUU Omnibus Law

Andhika Prasetyo

20/2/2020 12:45

Presiden Persilakan Masyarakat Beri Masukan Soal RUU Omnibus Law — Presiden Joko Widodo(AFP/Rick Rycroft)

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan tidak mungkin ada peraturan pemerintah yang bisa mengubah ketentuan di dalam undang-undang.

Penegasan tersebut disampaikan presiden saat merespons kesalahan pengetikan dalam Pasal 170 Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Di pasal itu disebutkan peraturan pemerintah (PP) bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang.

"Ya tidak mungkin," ujar Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (20/2).

Baca juga: Jokowi Larang Pemda Simpan Uang Berlebihan di Bank

Ia pun mempersilakan masyarakat untuk turut mengawal jalannya pembahasan RUU Omnibus Law di parlemen.

Pemerintah tidak akan menutup diri dari berbagai kritik dan masukan demi terciptanya peraturan perundangan yang baik bagi seluruh pihak.

"Sekali lagi, ini belum undang-undang loh ya. Ini baru rancangan undang-undang. Asosiasi, serikat, masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR. Mungkin masih tiga bulan, empat bulan, lima bulan baru selesai. Kita ingin terbuka untuk menerima masukan-masukan, mendengar keinginan masyarakat. Pemerintah membuka seluas-luasnya masukan," tuturnya. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama

Berita Lainnya

Pemerintah Kaji Pembatasan Jabatan Polri di Kementerian lewat Omnibus Law
18/12/2025 15:15
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Pakar HTN: Model Omnibus Law Jadi ‘Keranjang Sampah Legislasi‘ yang Hambat Partisipasi Publik
17/10/2025 13:55
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
UU Cipta Kerja Banyak Digugat ke MK, Pengamat Soroti Buruknya Naskah Akademik Legislasi
16/10/2025 17:26
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi Buruh di Semarang Berjalan Tertib, Polwan di Baris Depan Negosiator
28/8/2025 19:42
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan
19/5/2025 10:00
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru
29/3/2025 01:30
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!

LOAD MORE

Opini

Demokrasi Dialogis
04/2/2026 13:41
Bersama Melawan Kanker: Harapan, Kepedulian dan Menguatkan Kehidupan dalam Rangka Hari Kanker Sedunia
04/2/2026 10:01
Mitigasi Kerusakan Digital dengan Kecakapan dan Keadaban Digital
04/2/2026 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar
02/2/2026 05:00
Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00
Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved