NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Presiden Persilakan Masyarakat Beri Masukan Soal RUU Omnibus Law

Andhika Prasetyo

20/2/2020 12:45

Presiden Persilakan Masyarakat Beri Masukan Soal RUU Omnibus Law — Presiden Joko Widodo(AFP/Rick Rycroft)

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan tidak mungkin ada peraturan pemerintah yang bisa mengubah ketentuan di dalam undang-undang.

Penegasan tersebut disampaikan presiden saat merespons kesalahan pengetikan dalam Pasal 170 Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Di pasal itu disebutkan peraturan pemerintah (PP) bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang.

"Ya tidak mungkin," ujar Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (20/2).

Baca juga: Jokowi Larang Pemda Simpan Uang Berlebihan di Bank

Ia pun mempersilakan masyarakat untuk turut mengawal jalannya pembahasan RUU Omnibus Law di parlemen.

Pemerintah tidak akan menutup diri dari berbagai kritik dan masukan demi terciptanya peraturan perundangan yang baik bagi seluruh pihak.

"Sekali lagi, ini belum undang-undang loh ya. Ini baru rancangan undang-undang. Asosiasi, serikat, masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR. Mungkin masih tiga bulan, empat bulan, lima bulan baru selesai. Kita ingin terbuka untuk menerima masukan-masukan, mendengar keinginan masyarakat. Pemerintah membuka seluas-luasnya masukan," tuturnya. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama

Berita Lainnya

Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan
19/5/2025 10:00
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru
29/3/2025 01:30
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Pengamat Sebut Rancangan UU Pemilu Rawan Diakali Gunakan Model Omnibus Law
26/1/2025 15:24
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Ambang Batas Pencalonan Presiden 0 Bisa Hapus Parlementary Threshold
07/1/2025 13:03
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK
02/1/2025 23:20
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik
02/1/2025 12:34
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

LOAD MORE

Opini

Menjaga Sukma Pendidikan
14/7/2025 05:10
Membangun Peradaban Baru
14/7/2025 05:05
Bianglala Astacita
11/7/2025 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Manajemen Pemerintahan Gotong Royong
14/7/2025 05:00
Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved