Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dapat mendongkrak pendapatan per kapita menjadi Rp 7 juta per bulan.
Jika segera direalisasikan, pihaknya optimistis Indonesia bisa menghasilkan pendapatan per kapita sebesar Rp 27 juta per bulan pada 2045, yang merupakan target Indonesia menjadi negara maju.
Selain itu, RUU Cipta Kerja juga membuka peluang Indonesia untuk mendapatkan investasi berkualitas, menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal itu berdampak pada peningkatan pendpaatan per kapita.
"Dengan kondisi saat ini, pendapatan per kapita Rp 4,6 juta per bulan. (Ke depan) diharapkan dengan diputuskannya RUU Cipta Kerja, akan memperbaiki simplikasi, harmonisasi perizinan," ungkap Airlangga dalam Rakornas Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2).
Baca juga: Pembahasan Omnibus Law Dimulai Akhir Maret
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan RUU Cipta Kerja terdiri dari 174 Pasal dan 15 Bab. Dia juga menegaskan Omnibus Law merupakan proses pembentukan Undang-Undang (UU). RUU Cipta Kerja nantinya akan diberi nama resmi UU Cipta Kerja.
Hal yang melandasi pembentukan RUU Cipta Kerja dipengaruhi banyaknya peraturan di tingkat pusat, kementerian, lembaga negara, hingga daerah.
"Jadi RUU Cipta Kerja sendiri dibuat dengan sangat sederhana. Jadi, jangan ada anggapan ini sangat sulit, begitu besar dan sangat lebar," tutur Airlangga.
Pemerintah, lanjut dia, saat ini tengah berupaya agar RUU Cipta Kerja bisa dibahas dalam rapat paripurna pekan depan.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved