Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dapat mendongkrak pendapatan per kapita menjadi Rp 7 juta per bulan.
Jika segera direalisasikan, pihaknya optimistis Indonesia bisa menghasilkan pendapatan per kapita sebesar Rp 27 juta per bulan pada 2045, yang merupakan target Indonesia menjadi negara maju.
Selain itu, RUU Cipta Kerja juga membuka peluang Indonesia untuk mendapatkan investasi berkualitas, menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal itu berdampak pada peningkatan pendpaatan per kapita.
"Dengan kondisi saat ini, pendapatan per kapita Rp 4,6 juta per bulan. (Ke depan) diharapkan dengan diputuskannya RUU Cipta Kerja, akan memperbaiki simplikasi, harmonisasi perizinan," ungkap Airlangga dalam Rakornas Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2).
Baca juga: Pembahasan Omnibus Law Dimulai Akhir Maret
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan RUU Cipta Kerja terdiri dari 174 Pasal dan 15 Bab. Dia juga menegaskan Omnibus Law merupakan proses pembentukan Undang-Undang (UU). RUU Cipta Kerja nantinya akan diberi nama resmi UU Cipta Kerja.
Hal yang melandasi pembentukan RUU Cipta Kerja dipengaruhi banyaknya peraturan di tingkat pusat, kementerian, lembaga negara, hingga daerah.
"Jadi RUU Cipta Kerja sendiri dibuat dengan sangat sederhana. Jadi, jangan ada anggapan ini sangat sulit, begitu besar dan sangat lebar," tutur Airlangga.
Pemerintah, lanjut dia, saat ini tengah berupaya agar RUU Cipta Kerja bisa dibahas dalam rapat paripurna pekan depan.(OL-11)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved