Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dapat mendongkrak pendapatan per kapita menjadi Rp 7 juta per bulan.
Jika segera direalisasikan, pihaknya optimistis Indonesia bisa menghasilkan pendapatan per kapita sebesar Rp 27 juta per bulan pada 2045, yang merupakan target Indonesia menjadi negara maju.
Selain itu, RUU Cipta Kerja juga membuka peluang Indonesia untuk mendapatkan investasi berkualitas, menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal itu berdampak pada peningkatan pendpaatan per kapita.
"Dengan kondisi saat ini, pendapatan per kapita Rp 4,6 juta per bulan. (Ke depan) diharapkan dengan diputuskannya RUU Cipta Kerja, akan memperbaiki simplikasi, harmonisasi perizinan," ungkap Airlangga dalam Rakornas Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2).
Baca juga: Pembahasan Omnibus Law Dimulai Akhir Maret
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan RUU Cipta Kerja terdiri dari 174 Pasal dan 15 Bab. Dia juga menegaskan Omnibus Law merupakan proses pembentukan Undang-Undang (UU). RUU Cipta Kerja nantinya akan diberi nama resmi UU Cipta Kerja.
Hal yang melandasi pembentukan RUU Cipta Kerja dipengaruhi banyaknya peraturan di tingkat pusat, kementerian, lembaga negara, hingga daerah.
"Jadi RUU Cipta Kerja sendiri dibuat dengan sangat sederhana. Jadi, jangan ada anggapan ini sangat sulit, begitu besar dan sangat lebar," tutur Airlangga.
Pemerintah, lanjut dia, saat ini tengah berupaya agar RUU Cipta Kerja bisa dibahas dalam rapat paripurna pekan depan.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved