Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR hukum Universitas Parahyangan Prof.Asep Warlan Yusuf, menegaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada prinsipnya tidak mengalami perubahan.
RUU Cipta Kerja mengatur perusahaan pemegang izin tetap berkewajiban menjaga areal konsesinya dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Skema pembahasan Omnibus Law memang harus berbeda dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang pada umumnya. Pelibatan masyarakat harus dilakukan lebih intensif dengan berbagai pendekatan.
Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa seluruh jajaran baik di pusat dan daerah yang mengurus lingkungan hidup dan kehutanan tidak boleh lagi saling terlepas.
MENTERI Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menyebut banyak disinformasi yang berkembang di masyarakat terkait RUU omnibus law Cipta Kerja.
Puan menjelaskan, pembahasan akan dilakukan secara teliti sejak awal masa sidang berikutnya dimulai.
Banyak hal yang menjadi perhatian dari daerah dalam RUU Ciptaker, terutama pengaturan investasi di daerah dan tenaga kerja asing yang masuk ke daerah.
Tidak ada penghapusan Amdal. Kalau ada yang bilang hilang, harusnya dia baca dulu draft RUU-nya secara lengkap.
Presiden meminta pembahasan draf omnibus law RUU Cipta Kerja melibatkan semua pihak. Pemerintah dan pekerja memiliki tujuan yang sama.
Kebutuhan terhadap lebih banyak lapangan kerja dan ancaman lebih banyak angkatan kerja yang menganggur, juga jadi persoalan yang coba diselesaikan melalui beleid ini.
Komisi IV DPR RI mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang diajukan pemerintah.
Menurut Mahfud, rancangan tersebut masih bisa diperbaiki dan masukan dari masyarakat dapat diberikan saat pembahasan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wajar jika Presiden meminta bantuan BIN. Karena, lembaga intelijen negara tersebut adalah alat negara yang tugas dan tanggung jawabnya sudah diatur dalam Perpres 90/2012.
Sohibul bersama jajaran petinggi PKS lainnya tampak serius mendiskusikan permasalahan bangsa, salah satunya adalah tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantah ada kesalahan koordinasi pada pemerintah dalam penyusunan draft RUU Cipta Kerja.
Belum disepakati pimpinan DPR, omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan dibahas usai masa reses atau menjelang akhir bulan depan.
Presiden Joko Widodo disebutnya juga turut serta dalam sosialisasi tersebut
Dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah hanya berupaya melakukan standarisasi perizinan. Selama ini, ungkap Airlangga, setiap daerah menerapkan standar yang berbeda-beda.
Pemerintah mengusulkan untuk mengubah, mengganti, menghilangkan serta menghidupkan kembali pasal-pasal yang dianggap menghambat investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.
PAKET omnibus law termasuk di dalamnya RUU Cipta Kerja memang punya tujuan positif, tetapi bukan berarti tidak ada potensi yang justru berakibat negatif
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved