Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BELUM disepakati pimpinan DPR, omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan dibahas usai masa reses atau menjelang akhir bulan depan.
"Susah. Pimpinan-pimpinan yang lain masih belum menyepakati, masih menunggu. ya sudah dilanjutkan masa sidang besok setelah tanggal 23 Maret," ujar Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (25/2).
Azis mengatakan, sejauh ini belum ada rapat atau pertemuan di DPR untuk membahas isi dari omnibus law. Sehingga belum dapat dikatakan apakah DPR akan mengembalikan draft RUU Cipta Kerja atau tidak karena banyak penolakan.
"Bagaimana mau mengembalikan bahas juga belum. Kan kalau mengembalikan harus ada Rapim harus ada Bamus, dan sudah ada di AKD atau di Pansus," ujar Azis.
Namun, secara pribadi Azis berharap agar perbaikan dilakukan melalui pembahasan di DPR, bukan melalui pengembalian draft.
"Bahas saja nanti dalam pembahasan yang penting kan substansi di kita. Menghabiskan waktu juga (kalau dikembalikan). Kita kan harus ciptakan Indonesia maju dengan efisien dan efektif," ujar Azis.
Sebelumnya, DPR mengatakan masih belum memutuskan melalui mekanisme apa RUU Cipta Kerja akan dibahas. Ada dua pilihan penyelesaian, yakni dengan melalui panitia khusus (pansus) atau Badan Legislasi (Baleg). (OL-2)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved