Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Airlangga datang bertemu Jokowi didampingi Wakil Ketua Umum Golkar Azis Syamsudin dan Sekjen Golkar Lodewijk Paulus.
EMPAT dari belasan buruh yang melakukan aksi anarkistis saat berlangsung demo omnibus law di sebuah perusahaan di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ditahan.
Fraksi Partai NasDem menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Omnibus Law Cipta Kerja agar mendapatkan formula yang pas.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (omnibus law) akan memberikan kemudahan usaha bagi semua kalangan, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pembentukan aturan sapu jagat itu dinilai mubazir.
Inkonstitusionalitas pasal dalaam RUU Cipatker itu terjadi karena tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan substansi pasal tersebut.
Said Iqbal juga mengaku tidak akan mengindahkan larangan berkumpul di pusat keramaian yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Wakil Ketua Badan Legilslasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem Willy Aditya menuturkan, Omnibus Law Ciptaker nantinya harus mampu membuka lapangan kerja sebanyak mungkin.
Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law bukan merupakan upaya Pemerintah pusat untuk mengambil alih wewenang Pemerintah provinsi dan daerah atau resentralisasi.
Banyak regulasi yang menghambat dan berbelit terkait dengan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Dibuatnya dua RUU itu dapat menjawab persoalan tersebut.
Pemerintah masih membahas jangkauan sinergi peraturan, cukup tingkat peraturan pemerintah atau sampai ke undang-undang.
Surpres sudah masuk, tapi pendelegasian dari pimpinan ke AKD mana yang akan dibahas.
Menurut Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, RUU itu akan melanggengkan kondisi krisis, memudahkan investasi, namun menaruh rakyat di bawah ancaman bencana.
Sebelum dibahas DPR dan pemerintah, RUU Cipta Kerja akan dikaji tim kecil yang melibatkan serikat pekerja.
Kalau UU sapu jagat disahkan parlemen dan pasal-pasalnya ‘dioperasionalisasikan’ sungguh-sungguh oleh pemerintahan Jokowi, kita pantas menaruh harapan besar pada demokrasi Indonesia.
Pengelolaan lingkungan hidup tetap menjadi syarat perizinan berusaha. Meski nomenklatur izin lingkungan dihilangkan, substansinya ada masuk ke perizinan berusaha.
PAKAR hukum Universitas Parahyangan Prof.Asep Warlan Yusuf, menegaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada prinsipnya tidak mengalami perubahan.
RUU Cipta Kerja mengatur perusahaan pemegang izin tetap berkewajiban menjaga areal konsesinya dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Skema pembahasan Omnibus Law memang harus berbeda dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang pada umumnya. Pelibatan masyarakat harus dilakukan lebih intensif dengan berbagai pendekatan.
Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa seluruh jajaran baik di pusat dan daerah yang mengurus lingkungan hidup dan kehutanan tidak boleh lagi saling terlepas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved