Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (6/3) sore. Dalam pertemuan itu, Airlangga mengaku membahas sejumlah isu antara lain mengenai omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
"Yang dibahas antara lain terkait dengan rencana progress RUU Cipta Kerja yang tentunya dalam waktu sesudah reses (DPR) akan dibahas," kata Airlangga usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/3).
Airlangga datang bertemu Jokowi didampingi Wakil Ketua Umum Golkar Azis Syamsudin dan Sekjen Golkar Lodewijk Paulus.
Sebelumnya, Airlangga bertandang ke Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas. Ia mengakui pertemuan dengan SBY tersebut juga turut membahas mengenai RUU Cipta Kerja.
Airlangga yang juga merupakan Mennteri Koordinator Perekonomian itu tidak menampik ia diminta Jokowi untuk berbicara dengan partai-partai lain termasuk partai non-pemerintah untuk memuluskan pembahasan RUU tersebut.
Baca juga : NasDem Siapkan DIM RUU Cipta Kerja
Meski begitu, Airlangga menepis dirinya sebagai satu-satunya utusan Jokowi untuk melobi partai-partai.
"Tidak hanya Golkar, seluruh partai koalisi pemerintah ada. Kita membahas mengenai jadwal terkait RUU itu," ucap Airlangga.
Airlangga mengatakan sebelumnya juga sempat bertemu dengan sejumlah petinggi partai politik lain. Ia menyampaikan hampir seluruh partai siap melakukan pembahasan di DPR dan akan memberikan usulan konstruktif terkait omnibus law tersebut.
Menurut Airlangga, para partai politik memberikan catatan terkait dengan sosialisasi RUU agar lebih intensif dan melibatkan berbagai kalangan.
"Hampir seluruh partai baik di pemerintah baik koalisi maupun di luar koalisi seluruhnya siap untuk melakukan pembahasan dan akan memberikan usulan-usulan yang konstruktif," tukasnya. (OL-7)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved