Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco mempersilakan jika ada pihak yang ingin melakukan demonstrasi terkait RUU Cipta Kerja. Namun, ia berharap ada saran dan solusi dari RUU Cipta Kerja yang diprotes tersebut.
"Silakan melakukan aksi asal tertib setelah aksi dan pada aksi sebaiknya membawa konsep-konsep yang benar benar dirasakan menjadi solusi untuk UU Cipta kerja, ya. Jadi bukan cuma protes. Kami tunggu solusinya," ujar Dasco.
Dasco juga mengatakan DPR tengah menyiapkan pembentukan tim kecil untuk membahas Omnibus Law Cipta Kerja. Tim kecil nantinya berisikan perwakilan dari DPR dengan serikat pekerja dan organisasi masyarakat lainnya.
Dasco mengatakan, dari DPR tim kecil akan diwakili Komisi IX dan Badan Legislasi. Nantinya tim tersebut akan membahas masukan berbagai kalangan mengenai RUU Cipta Kerja. Berbagai hambatan akan dibicarakan sehingga omnibus law dapat diselesaikan dengan baik.
"Dari hasil pertemuan, kami dapatkan beberapa hal, antara lain ada cukup alasan teman-teman serikat kerja ini kemudian untuk bercuriga dan langsung menolak Omnibus Cipta Kerja ini," ujar Dasco.
Selain itu, dari dialog dengan serikat pekerja, DPR juga mengetahui banyak pemimpin perusahaan swasta dan BUMN yang dalam perlakuan sehari-hari justru tidak mencerminkan mendukung Omnibus Law Cipta Kerja yang diluncurkan pemerintah.
Saat ini DPR belum membahas RUU Cipta Kerja meski surat presiden (surpres) dan draf aturan itu sudah diserahkan pemerintah. Pembahasan omnibus law menunggu keputusan pimpinan DPR.
"Surpres sudah masuk, tapi pendelegasian dari pimpinan ke AKD (alat kelengkapan dewan) mana yang akan dibahas, itu belum," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya.
Willy mengaku menunggu sikap pimpinan DPR apakah menyerahkan pembahasan ke panitia khusus (pansus) atau Baleg. "Iya, jadi kita tunggu, AKD mana yang akan ditetapkan, apakah Baleg atau pansus," imbuh politikus Partai NasDem itu. (Pro/P-1)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved