Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
Substansi RUU tersebut adalah kemudahan berinvestasi dan debirokratisasi perizinan dalam usaha ekonomi.
Situasi darurat kesehatan ini seharusnya mendapatkan perhatian penuh DPR RI, sesuai tugas dan kewenangannya sebagai legislator. Bukan sebaliknya malah membahas RUU Omnimbus Law.
Meski begitu, proses penyelesaian RUU Cipta Kerja tetap berjalan. Dalam waktu dekat, Baleg akan menjadwalkan rapat dengan pihak pemerintah.
Dalam UU tersebut, salah satu muatan utamanya adalah kemudahan berusaha atau investasi dan penyederhanaan perizinan.
Proses pembahasan RUU Cipta Kerja dan RKUHP secara daring dikhawatirkan tidak mampu mengakomodasi dialog publik.
Pelaksanaan fungsi legislasi DPR bisa dilakukan dengan memastikan penyusunan naskah akademik dan naskah draf RUU.
Penetapan mekanisme pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR, hari ini, Kamis (2/4).
Setelah ini bisa diatasi, tidak akan terlambat kita konsolidasikan kembali seluruh sumber daya bangsa ini untuk bangkit, membangun kembali, termasuk pembahasan rancangan
Caranya dengan menarik investasi sebesar-besarnya demi menciptakan perluasan lapangan kerja. Karena itu, akan mendongkrak daya beli yang akhirnya berimbas positif
Omnibus Law Cipta Kerja ini maknanya adalah 'untuk segalanya', terutama terkait suatu produk regulasi perundangan
Pemerintah ingin melakukan reformasi hukum melalui RUU omnibus law agar mempermudah dan membentuk iklim investasi yang ramah.
pemerintah ingin melakukan reformasi hukum melalui RUU omnibus law agar mempermudah dan membentuk iklim investasi yang ramah.
ASOSIASI DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendukung omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja
Kalangan pakar Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) menilai banyak permasalahan krusial dan kontroversi pada omnibus law RUU Cipta Kerja.
Regulasi RUU Cipta Lapangan Kerja dalam omnibus law.memiliki sejumlah hal.positif. Masalah tersebut seharusnya dipertajam.
Di sinilah peran strategis RUU Ciptaker, yakni memberikan peluang penyerapan tenaga kerja lebih banyak.
Pasalnya, selama ini aturan perizinan begitu tumpang tindih dan berbelit-belit.
600-800 orang akan melakukan demo penolakan produk hukum Omnibus Law pertama di Indonesia, yakni RUU Cipta Lapangan Kerj di Balai KOta dan DPRD DKI
Topik yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu, antara lain soal RUU omnibus law, Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
Perizinan di pelabuhan yang disederhanakan membuat penugasan lebih jelas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved