NasDem Usul Ketenagakerjaan di RUU Ciptaker Dibahas Terpisah

RANCANGAN Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja bertujuan memacu investasi dan kemudahan berusaha. Supaya pembahasannya fokus pada tujuan itu, Fraksi NasDem mengusulkan isu ketenagakerjaan dibahas terpisah.

Wakil Ketua Fraksi NasDem Willy Aditya mengatakan substansi RUU tersebut adalah kemudahan berinvestasi dan debirokratisasi perizinan dalam usaha ekonomi. Maka, fraksinya memandang perlu pembahasannya lebih fokus pada tujuan tersebut.

"Terkait hal tersebut, Fraksi Partai NasDem, sejak jauh hari, telah mengusulkan agar klaster ketenagakerjaan dialihkan pembahasannya ke UU sektoral yang relevan. Misalnya ke UU Ketenagakerjaan dan UU Peradilan Hubungan Industrial," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (9/4).

Baca juga: Baleg Pastikan tidak Ada Target Penyelesaian RUU Cipta Kerja

Menurut dia, pembahasan ketentuan ketenagakerjaan membutuhkan pembahasan secara khusus dan komprehensif. Dengan begitu, pembuatan RUU ini dapat berjalan dengan mangacu pada inti masalahnya dan dapat segera rampung.

"Omnibus Cipta Kerja ini bicara soal membuka seluas mungkin peluang investasi dan tersedianya sumber-sumber kesejahteraan lewat penciptaan kerja. Kita sepakat perizinan adalah faktor utama penghambatnya. Karena itu, dalam hemat NasDem, kita fokus saja pada hal tersebut dalam pembasaannya, yakni melakukan debirokratisasi perizinan dan ivestasi," papar Willy.

Dirinya meyakini semua pihak akan sepakat dan berkepentingan terhadap upaya ini. Terlebih bagi pemerintah sebagai inisiator RUU.

"Apalagi Pak Jokowi berharap ini bisa selesai dengan cepat," ujarnya.

Dengan semangat itu, semua pihak akan bersepakat bahwa RUU Cipta Kerja akan benar-benar bisa menjadi landasan bagi terwujudnya demokrasi ekonomi. Di sisi lain, resistensi pun akan surut dengan sendirinya.

“RUU ini bisa apa saja namanya. Yang pasti tujuannya adalah membangun ekonomi nasional yang didasari semangat demokrasi ekonomi dengan cara menyederhanakan perizinan atau debirokratisasi, sehingga terwujud kemudahan berinvestasi dan usaha ekonomi lainnya," tegasnya.

Ia mengatakan fraksinya mengapresiasi komitmen DPR untuk tetap membahas RUU tersebut.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja bernilai strategis dalam kerangka masa depan ekonomi nasional. RUU tersebut juga dinilainya sebagai langkah maju agar Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“RUU Cipta Kerja ini bukan semata bicara kondisi hari ini atau jangka pendek saja. Ia bernilai strategis bagi ekonomi nasional ke depan. Sebagai bangsa kita butuh terobosan, breakthrough, untuk menjawab tantangan ke depan. Tidak bisa lagi business as usual, bisa tertinggal jauh kita oleh negara-negara lain,” ucap Willy.

Salah satu wujud nilai strategis dari RUU ini, Willy menegaskan, Omnibus Cipta Kerja bisa menjadi basis pembangunan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Menurutnya, inti Omnibus Cipta Kerja adalah membangun iklim perekonomian nasional menjadi semakin demokratis. Untuk memulainya dibutuhkan peraturan yang sederhana, integratif dan tidak tumpang tindih.

“Kita menginginkan ekonomi yang digerakkan oleh kekuatan potensial bangsa ini. Pelembagan demokrasi ekonomi kita menuntut pengaturan yang memposisikan semua pihak terlibat secara partisipatif. Salah satu yang menghambatnya selama ini adalah perizinan yang berbelit-belit. Itulah mengapa ada gagasan omnibus ini," pungkasnya. (OL-1)