Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
Hal itu disampaikan Firman menyikapi pernyataan sejumlah pihak yang menilai DPR dan pemerintah tidak berempati karena membahas RUU ini di tengah pandemi virus korona.
Di tengah suara sumbang meminta penundaan pembahasan RUU Ciptaker, Baleg berjanji akan transparan dalam pembahasan
Pendapat beberapa Anggota DPD, khususnya yang disampaikan oleh anggota Komite III yang menuntut RUU ini ditunda patut disayangkan.
Cecep mengingatkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bukan hanya sekedar mengatur lapangan kerja. Dia berkata peraturan itu mengatur berbagai hal, salah satunya ekonomi.
Permintaan tersebut disampaikan secara resmi oleh pimpinan Komite I DPD kepada pimpinan DPR melalui surat Nomor PU.04/926/DPDRI/IV/2020 tertanggal 16 April 2020.
Permasalahan omnibus law sangat kompleks sehingga pembahasannya tidak tepat jika dilakukan di tengah situasi pandemi seperti ini.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Ali mengatakan Covid-19 telah membuat sektor yang paling terkait dengan kebutuhan dasar dan hajat hidup orang banyak, yakni ekonomi menjadi tersendat.
Akibat wabah covid-19, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional turun dari 5,3% berdasarkan APBN 2020, menjadi hingga 2,3% dalam skenario dampak berat.
Namun, pembahasan omnibus law sebaiknya tetap dilakukan selepas pandemi covid-19.
Baleg dan pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun, perlu penyesuaian pascapandemi covid-19.
Menurut Firman, akibat dampak korona semua sektor ekonomi nasional, baik sektor pariwisata hingga UMKM hampir tak luput terkena krisis.
Keputusan DPR untuk melanjutkan pembahasan sejumlah undang-undang, termasuk RUU Cipta Kerja, memunculkan polemik.
Selasa (14/4) DPR melalui Baleg akan melaksanakan rapat kerja (raker) pertama dengan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan Omnibus Law Ciptaker.
Ketum Serikat Pekerja Transportasi Jalan Raya, Noak Banjarnahor, mengatakan tidak menolak keberadaan RUU Ciptaker, melainkan meminta agar buruh membangun solidaritas dengan pemerintah.
NasDem mengusulkan klaster ketenagakerjaan dipisahkan dari omnibus law investasi.
Di tengah pandemi korona (covid-19), seharusnya DPR memberikan empati yang sungguh-sungguh kepada masyarakat.
Substansi RUU tersebut adalah kemudahan berinvestasi dan debirokratisasi perizinan dalam usaha ekonomi.
Situasi darurat kesehatan ini seharusnya mendapatkan perhatian penuh DPR RI, sesuai tugas dan kewenangannya sebagai legislator. Bukan sebaliknya malah membahas RUU Omnimbus Law.
Meski begitu, proses penyelesaian RUU Cipta Kerja tetap berjalan. Dalam waktu dekat, Baleg akan menjadwalkan rapat dengan pihak pemerintah.
Dalam UU tersebut, salah satu muatan utamanya adalah kemudahan berusaha atau investasi dan penyederhanaan perizinan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved