Tidak Semua Serikat Buruh Tolak RUU Cipta Kerja

KETUA Umum Serikat Pekerja Transportasi Jalan Raya (SPTJR), Noak Banjarnahor, mengatakan tidak menolak keberadaan RUU Ciptaker, melainkan meminta agar buruh membangun solidaritas bersama pemerintah, dan pengusaha dalam menghadapi situasi berat saat ini.

"Kita tidak menolak RUU Cipta Kerja dan kita juga meminta agar para buruh membangun solidaritas bersama pemerintah dan seluruh elemen bangsa, termasuk pengusaha untuk saling bahu membahu menghadapi situasi sulit sekarang ini, khususnya dalam menghadapi pandemi global virus korona," kata Noak dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4). 

Hal itu telah ia sampaikan dalam diskusi virtual yang diselenggarakan lembaga kajian ANNarative bersama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, beberapa LSM, aktivis, dan pengusaha, yang digelar pada Jumat (10/4).

SPTJR sendiri enggan tergesa-gesa ikut arus menolak RUU Ciptaker ini. Menurut Noak, masih ada peluang keterlibatan publik dalam penyempurnaan perumusan RUU tersebut. 

"Saya sendiri harus berpikir positif terhadap bangsa ini. Saat inilah adalah ujian sesungguhnya bagi rakyat Indonesia, khususnya angkatan kerja produktif, Apakah akan memilih status quo dan turut memperburuk situasi, atau turut ambil bagian menjadi solusi bagi permasalahan bersama," ujarnya.

Noak juga tetap mengkritisi RUU Ciptaker. Ia menilai, Pemerintah terlalu tergesa-gesa dan tertutup dalam penyusunan RUU Ciptaker, sehingga memunculkan beragam pertanyaan dan juga kecurigaan. Maka dari itu, pembahasan ini dinilai telah menutup peluang publik untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan, khususnya dari stakeholders terdampak yakni buruh.

Dia menegaskan kembali, bahwa  sesungguhnya para buruh juga sadar melihat bahwa di Indonesia saat ini masih banyak pengangguran yang menungu kesempatan kerja. Dia juga memahami bahwa situasi ekonomi nasional saat ini sedang tertekan karena pandemi virus korona.

Karenanya Noak menghimbau agar para buruh juga berempati terhadap para pelaku usaha, investor dan juga pemerintah. Jika mereka terus merugi, apa lagi mengalami goncangan akibat pandemi Covid-19, tidak mungkin mereka terus memaksakan diri melanjutkan bisnisnya dan terus menggaji pekerjanya.

baca juga: Petani Pengusaha Milenial Raup Omzet Rp100 Juta Per Bulan

“Adanya aturan baru yang mendorong perbaikan iklim perusaha, berinvestasi, bekerja dan efisiensi birokrasi sangat kita dukung untuk mengembalikan iklim usaha menjadi sehat seperti semula pasca Covid-19," pungkasnya