NEWSTICKER

Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

TII Minta DPR Cermati Kritikan Masyarakat soal RUU Cipta Kerja
23/4/2020 23:36
RUU ini berpotensi menghidupkan kembali pasal yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, yaitu ketentuan presiden bisa membatalkan peraturan daerah melalui peraturan presiden.
NasDem Sepakat Isu Ketenagakerjaan Dihapus dari Omnibus Law
23/4/2020 20:00
Penundaan isu ketenagakerjaan dari proses pembahasan RUU Cipta Kerja sangat tepat
RUU Cipta Kerja Penting untuk Pulihkan Ekonomi Pascakorona
23/4/2020 18:45
Momentum pascapandemi covid-19 juga harusnya dimanfaatkan karena banyak negara-negara utama produsen dunia, sangat mungkin melakukan relokasi industri dari Tiongkok.
Siap Adakan Aksi, Serikat Pekerja Tunggu Respons Presiden
23/4/2020 11:56
Ketua KSPI, Kahar S Cahyo, mengatakan Presiden mengabulkan untuk membatalkan RUU Ciptaker, tuntutannya itu saja.
Tiga Alasan Klaster Ketenagakerjaan Harus Dihapus dari RUU
23/4/2020 10:52
"Omnibus law kan dipersiapkan sebelum Covid-19. Artinya tidak memperhitungkan perubahan tatanan global pascapandemi korona ini usai."
Buruh Unjuk Rasa RUU Cipta Kerja, itu Hak Demokrasi
22/4/2020 20:35
Tuntutan untuk menghentikan sementara pembahasan RUU Cipta Kerja akan menjadi suara yang akan dipertimbangkannya di dalam agenda rapat Panitia Kerja RUU Cipta Kerja
Dukung Buruh, NasDem Minta Pasal Tenaga Kerja Dibahas Terpisah
22/4/2020 18:39
Sudah meminta panitia kerja untuk menunda pembahasan soal pasal-pasal tenaga kerja dalam RUU Cipta Kerja, sehingga bisa dibahas secara khusus oleh panja.
Bertemu Serikat Buruh, Presiden Serap Aspirasi soal Omnibus Law
22/4/2020 17:38
Dalam pertemuan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan serikat buruh memberikan masukan terkait omnibus law RUU Cipta Kerja yang kini tengah dibahas di DPR.
RUU Cipta Kerja Harus Sesuai dengan Era Industri 4.0
22/4/2020 16:59
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dinilai memiliki prinsip yang sesuai kebutuhan pasar kerja di era Industri 4.0.
Demokrat Tarik Anggota dari Panja RUU Cipta Kerja
22/4/2020 16:51
Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Eddy Baskoro Yudhoyono, telah menyatakan bahwa Demokrat tak akan mendukung pembahasan semua RUU yang tidak terkait dengan penanganan Covid-19.
Legislator Minta Pemerintah Seriusi Rencana Aksi Buruh
22/4/2020 12:25
Buruh mengusung tiga tuntutan, yaitu hentikan pembahasan omnibus Law RUU Cipta Kerja, tolak PHK, dan liburkan buruh dengan upah serta THR penuh.
Pembahasan RUU Ciptaker Harus Libatkan Masyarakat
21/4/2020 21:06
Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Ciptaker diharapkan dapat menjadi solusi masalah.
Omnibus Law Dipersiapkan untuk Tumbuh Pasca Covid-19
21/4/2020 20:10
Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan membuka usaha.
DPD Siap Adu Gagasan di Pembahasan RUU Cipta Kerja
21/4/2020 12:02
Pandangan Komite III DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja adalah berdasarkan hasil temuan dari kegiatan penyerapan aspirasi daerah dan masyarakat (Reses) pada bulan Februari 2020 yang lalu.
Benarkah RUU Ciptaker Memudahkan Masuknya Tenaga Kerja Asing
21/4/2020 07:25
RUU Ciptaker hanya untuk mempermudah birokrasi para TKA dengan skill tertentu, dan bukan untuk semua TKA.
RUU Cipta Kerja Lahirkan Pekerja Bermutu
21/4/2020 05:57
Perlu regulasi untuk memantik permintaan tenaga kerja melalui investasi bermutu dengan reformasi ekonomi yang serius.
Tetapkan Anggota Panja, Baleg Siap Mulai Bahas Omnibus Law
20/4/2020 21:35
Panja saat ini tengah menyiapkan daftar narasumber yang akan diminta pendapat dan masukannya dalam penyusunan RUU Cipta Kerja.
PKS Tolak Ikut Panja RUU Cipta Kerja
20/4/2020 20:33
PKS sudah memutuskan bahwa tak mendukung pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan di tengah pandemi. Fraksi PKS akan lebih dulu fokus pada hal-hal terkait penanggulangan covid-19.
Survei: Mayoritas Buruh Dukung RUU Cipta Kerja
20/4/2020 06:27
"Sebanyak 86% pekerja dan pencari kerja sepakat RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menciptakan pekerjaan seluas-luasnya."
Baleg Utamakan Bahas Klaster UMKM dari RUU Cipta Kerja
19/4/2020 16:57
Baleg, kata Supratman, tetap menghormati dan mendengarkan suara dan pendapat serikat pekerja.