Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan bahwa Demokrat telah menarik mundur anggotanya di DPR yang sebelumnya masuk sebagai anggota panitia kerja (panja) RUU Cipta Kerja. Hal itu karena Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Eddy Baskoro Yudhoyono, telah menyatakan bahwa Demokrat tak akan mendukung pembahasan semua RUU yang tidak terkait dengan penanganan Covid-19.
"Benar. Sejak awal sudah kami minta untuk tunda dan tidak membahas RUU itu, kita fokus menangani Covid-19. Tidak tepat waktunya. Ini urusan kemanusiaan yang menjadi prioritas kita," ujar Hinca, dalam keterangannya, Rabu (22/4).
Baca juga: BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada 2021 Bisa 6%
Tak hanya omnibus law, Demokrat juga tak akan ikut pembahasan RUU lain sebelum pandemi berakhir. Demokrat akan memaksimalkan peran untuk melakukan fungsi pengawasan.
"Sudah kami sampaikan sejak awal fungsi Fraksi Demokrat di DPR menjalankan fungsi pengawasan lebih utama sampai selesai masalah penanganan Covid-19," ujar Hinca.
Sebelumnya, Demokrat memiliki tiga anggota yang masuk dalam panja RUU Cipta Kerja di Baleg. Mereka ialah Hinca Pandjaitan, Bambang Purwanto, dan Benny K Harman.
Sementara itu, sebelum Demokrat memutuskan menarik mundur anggotanya dari panja, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah lebih dulu melakukan penolakan. Fraksi PKS sejak awal tidak menugaskan anggotanya untuk ikut dalam panja RUU Cipta Kerja.
Saat ini, panja RUU Cipta Kerja terdiri atas 34 orang. Mereka berasal dari seluruh fraksi kecuali PKS dan Demokrat. (OL-6)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved