Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
ANGGOTA DPR Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan bahwa Demokrat telah menarik mundur anggotanya di DPR yang sebelumnya masuk sebagai anggota panitia kerja (panja) RUU Cipta Kerja. Hal itu karena Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Eddy Baskoro Yudhoyono, telah menyatakan bahwa Demokrat tak akan mendukung pembahasan semua RUU yang tidak terkait dengan penanganan Covid-19.
"Benar. Sejak awal sudah kami minta untuk tunda dan tidak membahas RUU itu, kita fokus menangani Covid-19. Tidak tepat waktunya. Ini urusan kemanusiaan yang menjadi prioritas kita," ujar Hinca, dalam keterangannya, Rabu (22/4).
Baca juga: BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada 2021 Bisa 6%
Tak hanya omnibus law, Demokrat juga tak akan ikut pembahasan RUU lain sebelum pandemi berakhir. Demokrat akan memaksimalkan peran untuk melakukan fungsi pengawasan.
"Sudah kami sampaikan sejak awal fungsi Fraksi Demokrat di DPR menjalankan fungsi pengawasan lebih utama sampai selesai masalah penanganan Covid-19," ujar Hinca.
Sebelumnya, Demokrat memiliki tiga anggota yang masuk dalam panja RUU Cipta Kerja di Baleg. Mereka ialah Hinca Pandjaitan, Bambang Purwanto, dan Benny K Harman.
Sementara itu, sebelum Demokrat memutuskan menarik mundur anggotanya dari panja, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah lebih dulu melakukan penolakan. Fraksi PKS sejak awal tidak menugaskan anggotanya untuk ikut dalam panja RUU Cipta Kerja.
Saat ini, panja RUU Cipta Kerja terdiri atas 34 orang. Mereka berasal dari seluruh fraksi kecuali PKS dan Demokrat. (OL-6)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved