Isu Tenaga Kerja RUU Ciptaker Ditunda, Buruh Batalkan Aksi Mayday

Polri Perkuat Kolaborasi dengan Buruh

Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,

Pemerintah Didorong Jaga Stabilitas Investasi di Tengah Dinamika Ketenagakerjaan

Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.

Formalisasi Pekerja Informal Harus Dikawal Bersama

Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. 

Di Sidang Pleno ILO, Jumhur Hidayat Tepis Kecemasan pada AI dan Platform Ekonomi Digital

Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.

Deregulasi PP 28/2024 Tentukan Nasib Jutaan Buruh Industri Produk Turunan Tembakau

Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.

Asam Garam Nasib Buruh, Dari Perhatian Presiden hingga Tekanan Manajemen

Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah. 

Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan

WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.

Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru

Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!

Pengamat Sebut Rancangan UU Pemilu  Rawan Diakali Gunakan Model Omnibus Law

DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.

Ambang Batas Pencalonan Presiden 0 Bisa Hapus Parlementary Threshold

Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.

Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK

Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik

Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia