Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KONFEDERASIi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menyambut baik keputusan pemerintah yang menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
"Kami sangat mengapresiasi baik keputusan Presiden Joko Widodo yang telah mendengarkan pandangan semua pihak termasuk masukan dari serikat buruh demi kebaikan seluruh bangsa dan rakyat indonesia," ujar Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan resmi, Jumat (24/4).
Keputusan tersebut, lanjutnya, akan menjadi momentum bagi seluruh pihak termasuk kaum buruh untuk terus bekerja sama dalam upaya melawan covid-19.
Baca juga : Pembahasan Isu Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja Resmi Ditunda
Menurutnya, ketimbang menghabiskan waktu dan tenaga untuk membahas RUU Cipta Kerja, lebih baik pemerintah fokus mencari solusi terbaik dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang bisa menyelamatkan para pekerja dari ancaman PHK.
"Kita harus mengatur strategi bersama untuk mencegah darurat PHK selama masa pandemi covid-19," ucapnya.
Dengan munculnya keputusan tersebut, KSPI pun berkomitmen menyatakan akan membatalkan aksi buruh pada 30 April. Sebelumnya, serikat buruh berencana mengumpulkan massa untuk melancarkan demonstrasi di Gedung Parlemen dan Kantor Kemenko Perekonomian. (OL-7)
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved