Dukung Buruh, NasDem Minta Pasal Tenaga Kerja Dibahas Terpisah

PARTAI NasDem menegaskan komitmennya memberikan perhatian khusus terhadap tuntutan buruh dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Willy Aditya mengatakan, fraksinya sudah meminta Badan Legislasi DPR untuk menunda pembahasan soal pasal-pasal tenaga kerja dalam RUU Cipta Kerja, sehingga bisa dibahas secara khusus oleh Baleg.

“Saya di NasDem bersama sejumlah fraksi lainnya sepakat bahwa RUU Cipta Kerja ini harus fokus pada penciptaan kerja. Maka itu turunannya adalah pasal-pasal debirokratisasi perijinan dan kemudahahan investasi," ujar Willy, Rabu, (22/4).

Menurutnya, NasDem menilai soal ketenagakerjaan harus dibahas tersendiri karena menyangkut tanggung jawab negara terhadap sumber daya manusia Indonesia. Hal itu harus disusun dengan lebih komprehensif.

Lebih jauh Willy mengatakan pentingnya keterbukaan dan pelibatan luas dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Karena itu, kanal-kanal komunikasi yang memungkinkan partisipasi publik dia minta dibuka luas.

Baca juga : Bertemu Serikat Buruh, Presiden Serap Aspirasi soal Omnibus Law

“Pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg telah diputuskan akan terbuka dan melibatkan semua stakeholder. Ini adalah moral obligation saya sebagai anggota DPR yang dipilih rakyat. Mulut saya akan saya pakai untuk menyuarakan tuntutan kawan-kawan buruh,” katanya.

Willy berharap serikat-serikat buruh dapat memberi masukan yang dapat menjadi bahannya mengasah dan membersihkan RUU Cipta Kerja agar benar-benar tajam sebagai Undang-undang yang akan menghasilkan lapangan kerja.

Willy meyakini serikat-serikat buruh memiliki pengalaman yang sangat berharga untuk menjadi catatan dalam menciptakan undang-undang kemudahan investasi yang bertanggung jawab terhadap pekerja.

Dia menilai catatan-catatan dari perilaku investasi yang dibuat oleh buruh merupakan catatan penting penyeimbang yang juga akan disuarakan oleh NasDem di DPR. (OL-7)