Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
Terdapat sejumlah aturan di Indonesia saat ini yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
Selain itu, dia juga berkata DPR untuk tetap menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Bila hal itu dijalankan, dia yakin pembahasan akan berjalan dengan baik.
Gobel mengatakan, ke depan melalui RUU Cipta Kerja pembangunan ekonomi harus bisa dilakukan lewat UMKM. Dengan juga menggunakan bahan baku lokal.
Upaya mendorong EODB 2020 dapat dilakukan dengan efisiensi regulasi karena dinilai berbelit dan prosesnya panjang.
Penundaan itu hanya merupakan pandangan salah satu Fraksi dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja di Baleg DPR RI, yaitu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Pada kesempatan RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai tersebut, KSPSI memberikan masukan terkait sejumlah hal substansial dalam RUU Ciptaker.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menjelaskan, mundurnya PKS dan Demokrat tidak mempengaruhi legalitas pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker.
Dia melihat sektor perizinan sangat membutuhkan kehadiran aturan tersebut.
RUU Cipta Kerja juga memiliki arah positif untuk mempercepat investasi dalam pertumbuhan ekonomi.
Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat 10 pasal dalam UU Sisdiknas yang diubah dan dihapus pada draft RUU Cipta Kerja
“Ini sudah tepat dan buruh tentu sejalan dengan keputusan Pak Presiden terkait penundaan ini. Artinya Bapak Presiden juga merespon apa yang menjadi aspirasi buruh selama ini,”
“Karena seluruh rakyat Indonesia saat ini masih fokus melawan korona dan juga fokus mencari sembako. Kami masih bersama rakyat berperang melawan covid-19,”
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Badan Legislasi DPR RI ini mengatakan, keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat klaster ketenagakerjaan ini menimbulkan polemik
NasDem mengusulkan ada perubahan nama Omnibus Law Ciptaker menjadi RUU Omnibus Law Kemudahan Berinvestasi dan Debirokratisasi Perizinan.
Pesan yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan hal yang baik untuk melakukan pendalaman substansi pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan.
Keputusan pemerintah pascapertemuan dengan perwakilan serikat buruh menunjukkan proses komunikasi dan demokrasi berjalan baik.
Pembatalan tersebut berdasarkan atas respon dari keputusan resmi Presiden Joko Widodo untuk menunda pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker).
Keputusan tersebut, lanjutnya, akan menjadi momentum bagi seluruh pihak termasuk kaum buruh untuk terus bekerja sama dalam upaya melawan covid-19.
Keputusan penundaan disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (24/4).
Apabila Puan langsung meminta Baleg menarik klaster ketebagakerjaan, secara politik juga tidak bagus. Maka yang digunakan adalah bahasa ditunda atau ditempatkan di bagian akhir.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved