Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI buruh menilai keputusan Pemerintah dan DPR RI bersama buruh Indonesia untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah tepat.
Keputusan itu bukan saja membuka ruang untuk memberikan masukan agar mendapatkan solusi yang terbaik bagi stakeholder baik pemerintah, pengusaha dan pekerja yang sering disebut dengan Tripartit, tetapi juga memberikan kesempatan lebih leluasa bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah covid-19 yang kini melanda Indonesia.
“Ini sudah tepat dan buruh tentu sejalan dengan keputusan Pak Presiden terkait penundaan ini. Artinya Bapak Presiden juga merespon apa yang menjadi aspirasi buruh selama ini,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Percetakan Penerbitan dan Media Informasi SPSI Arnod Sihite di Jakarta, Sabtu (25/4).
Sesuai dengan semangat DPR dan Pemerintah, Buruh lanjut Arnod menganggap keputusan ini adalah yang terbaik sehingga buruh, dunia usaha, pemerintah dan DPR bisa memiliki waktu lebih banyak waktu mendalami ulang pasal-pasal yang ada.
“Isu-isu soal upah, PHK, Outsourcing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, masalah sanksi, Tenaga Kerja Asing dan beberapa isu lain memang harus dibicarakan lagi. Ini tidak bisa dilakukan buru-buru sehingga penundaan ini sangat tepat,” katanya.
Baca juga : Minta Tunda RUU Ciptaker, Demokrat : Rakyat Resah Hadapi Covid-19
Anggota LKS Tripartit nasional ini menambahkan selain mendalami lagi pasal-pasal yang dianggap krusial, penundaan ini juga membantu pemerintah agar lebih fokus menangani Wabah Covid-19 yang ada di depan mata.
“Kita tentu memberi prioritas besar pada wabah ini terlebuh dulu karena dampaknya yang saat ini sudah sama-sama kita rasakan, bukan saja soal kesehatan tetapi juga ekonomi bangsa kita jadi terganggu,” tukasnya.
Ia pun berharap agar seluruh masyarakat bersatu dengan segala upaya pemerintah mengatasi wabah covid-19.
“Saat ini yang dibutuhkan adalah kerja sama seluruh anak bangsa, bukan lagi saling menyalahkan atau bahkan mencari untung sendiri tetapi ambil bagian sesuai dengan porsi masing-masing untuk menyelesaikan wabah ini. Presiden sudah mengajak agar ada semangat gotong royong dan solidaritas untuk saling membantu agar kebijakan stimulus ekonomi, bantuan sosial tepat sasaran dan kita terlibat dengan cara kita masing-masing,” pungkas Arnod. (OL-7)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved