Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
FRAKSI Partai Demokrat di DPR meminta agar pemerintah menunda semua pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja selama pandemi Covid-19.
“Kami tetap meminta pemerintah untuk menunda pembahsan seluruh RUU Cipta Kerja,” kata Anggota Panja RUU Cipta Kerja Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/4).
Sebelumnya, pemerintah bersama DPR bersepakat untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja selama pandemi covid-19.Benny menyarankan, alangkah baiknya pemerintah fokus melakukan penanganan virus tersebut.
“Karena seluruh rakyat Indonesia saat ini masih fokus melawan korona dan juga fokus mencari sembako. Kami masih bersama rakyat berperang melawan covid-19,” tegas Benny.
Baca juga : Isu Ketenagakerjaan Ditunda, Saatnya Sempurnakan RUU Cipta Kerja
Benny mengatakan, Fraksi Demokrat tidak akan berkonsentrasi di dalam pembahasan RUU Ciptaker jika selama pandemi ini masih banyak masyarakat yang resah hingga kelaparan.
“Kami demokrat sungguh tidak bisa konsentrasi dalam membahas RUU ini ketika semakin banyak rakyat yang galau, lapar, resah, dan khawatir dengan masa depannya,” ujar Benny.
Lebih jauh, anggota Komisi III DPR RI ini berharap Presiden Jokowi dapat bersikap tegas dalam menolak kelompok-kelompok yang memaksakan agar RUU Cipta Kerja tetap dibahas.
“Presiden jangan mau disandera, harus berani menolak kelompok-kelompok yang memaksakan kehendaknya agar RUU ini segera dibahas dan disahkan apalagi dengan atas nama membuka lapangan kerja!,” tandas Benny. (OL-7)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved