Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Demokrat di DPR meminta agar pemerintah menunda semua pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja selama pandemi Covid-19.
“Kami tetap meminta pemerintah untuk menunda pembahsan seluruh RUU Cipta Kerja,” kata Anggota Panja RUU Cipta Kerja Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/4).
Sebelumnya, pemerintah bersama DPR bersepakat untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja selama pandemi covid-19.Benny menyarankan, alangkah baiknya pemerintah fokus melakukan penanganan virus tersebut.
“Karena seluruh rakyat Indonesia saat ini masih fokus melawan korona dan juga fokus mencari sembako. Kami masih bersama rakyat berperang melawan covid-19,” tegas Benny.
Baca juga : Isu Ketenagakerjaan Ditunda, Saatnya Sempurnakan RUU Cipta Kerja
Benny mengatakan, Fraksi Demokrat tidak akan berkonsentrasi di dalam pembahasan RUU Ciptaker jika selama pandemi ini masih banyak masyarakat yang resah hingga kelaparan.
“Kami demokrat sungguh tidak bisa konsentrasi dalam membahas RUU ini ketika semakin banyak rakyat yang galau, lapar, resah, dan khawatir dengan masa depannya,” ujar Benny.
Lebih jauh, anggota Komisi III DPR RI ini berharap Presiden Jokowi dapat bersikap tegas dalam menolak kelompok-kelompok yang memaksakan agar RUU Cipta Kerja tetap dibahas.
“Presiden jangan mau disandera, harus berani menolak kelompok-kelompok yang memaksakan kehendaknya agar RUU ini segera dibahas dan disahkan apalagi dengan atas nama membuka lapangan kerja!,” tandas Benny. (OL-7)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved