Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR telah membentuk panitia kerja (panja) untuk melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Namun, PKS tak menyertakan anggotanya dalam panja tersebut.
Berdasarkan daftar nama panja yang disepakati Baleg hari ini, panja terdiri atas 37 orang dari seluruh fraksi selain PKS. Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas menjadi ketua panja.
Anggota Baleg Fraksi PKS, Ledia Hanifa, mengatakan bahwa PKS sudah memutuskan bahwa tak mendukung pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan di tengah pandemi. Fraksi PKS akan lebih dulu fokus pada hal-hal terkait penanggulangan covid-19.
"Kita sudah sampaikan rapat pertama kita sdg fokus pada masalah penyelesaian pandemi covid. Itu perlu keseriusan, jadi seluruh pihak termasuk pemerintah ini kan kerja pemerintah harus ekstra lebih baik kita mendahulukan mengatasi masalah pandemi covid ini. Itu sudah clear, jelas yah," ujar Ledia, dalam keterangannya, Senin, (21/4).
Ledia mengatakan bahwa kekahawatiran akan dampak ekonomi tak perlu dikhawatirkan karena telah ada Perppu No. 1 Tahun 2020.
"Jadi tidak ada alasan buru-buru, kalau berkaitan ekonomi dan sgala macam kan sudah ada Perppu. Jadi selesaikan dengan Perppu dimasa covid-19 ini, kan perlu diselesaikan dengan Perppu," ujar Ledia
Bila nanti pandemi selesai, Ledia mengatakan PKS baru akan menyerahkan nama untuk bergabung di dalam panja.
"Kalau pemerintah nyatakan pandemi selesai nanti PKS akan bergabung. Sebenarnya pernyataan kita sudah clear saat raker dengan pemerintah, jadi ini implementasi dari sikap itu," tutup Ledia. (OL-2)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved