Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Ali mengatakan Covid-19 telah membuat sektor yang paling terkait dengan kebutuhan dasar dan hajat hidup orang banyak, yakni ekonomi menjadi tersendat. Ia menambahkan meski secara teoritik pandemi Covid-19 memiliki akhir, namun koreksi terhadap sektor ekonomi sudah terjadi dan akan menyisakan dampak-dampak lanjutannya.
“Kenyataan ini mengharuskan setiap pemangku kebijakan di suatu negara haruslah cermat terhadap setiap dialektika yang berlangsung akibat pandemi Covid-19 ini," kata Ali, Kamis (15/4).
Baca juga: Analisis Kondisi Perbankan Akibat Dampak Korona adalah Hoaks
Ali mengingatkan bahwa krisis ekonomi global sudah di depan mata. Fraksi Partai NasDem meminta pemerintah siap siaga menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi, tanpa menurunkan kewaspadaan dan upaya untuk terus mengatasi wabah Covid-19 di Indonesia.Pemerintah, kata dia, harus menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar krisis ini tidak berdampak terlalu dalam bagi kehidupan ekonomi di Tanah Air.
"Fraksi Partai NasDem memandang, dalam hal upaya merespons dampak-dampak yang akan timbul akibat krisis global, terutama pascaberakhirnya pandemi Covid-19 nanti, RUU Ciptaker kiranya bisa menjadi jawaban," kata Ali.
Syaratnya, Ali menambahkan, tujuan menyehatkan iklim investasi dengan kemudahan perizinan yang ada di RUU Ciptaker harus menjadi fokus utama dalam pembahasannya. Sesuai dengan semangat yang melatarinya, salah satu omnibus law ini haruslah menjadi sebuah terobosan dalam kehidupan ekonomi nasional.
"Bukan malah sebaliknya, menjadi bahan perdebatan yang menguras energi anak bangsa dan mendapatkan penolakan dari berbagai pihak dan kalangan," ungkapnya.
Ali menambahkan ketika krisis ekonomi dunia berlalu dan pandemi Covid-19 berakhir nanti, semua negara akan berlomba untuk menjadi tempat terbaik dan ternyaman bagi kemudahan berinvestasi.
Menurutnya, dengan fokus pada kemudahan investasi dan debirokratisasi perizinan, RUU Ciptaker akan menjadi jalan bagi Indonesia untuk turut bersaing dengan negara lain serta menjadi awal dalam upaya membangun kembali ekonomi nasional Indonesia. (OL-6)
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
Program Bestari besutan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mulai tuai hasil. Dua pemuda resmi bekerja sebagai barista profesional di Arab Saudi. Simak kisahnya!
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved