Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Subagiyo mengatakan RUU Omnibus Law diharapkan mampu meningkatkan investasi di bidang pelabuhan.
Menurutnya, para pelaku usaha di bidang ini menginginkan adanya kemudahan perizinan yang akan berdampak pada peningkatan investasi.
“Menjadi harapan semua pelaku bisnis. Pelaku usaha di bidang pelabuhan minta perizinan dipersingkat, dikurangi sedikit demi sedikit dan investasi dapat semakin besar di negara ini,”ujarnya di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (10/3).
Lebih lanjut ia mengatakan, perizinan di pelabuhan yang disederhanakan membuat penugasan lebih jelas. Pihaknya tidak perlu mengurusi hal-hal yang sebetulnya menjadi tugas kementerian lain. Subagiyo pun berharap agar perizinan di pelabuhan memiliki klaster-klaster yang jelas dan mempermudah di tataran teknis.
“Kita enggak akan mengurusi yang menjadi tugas dari kementerian lain seperti lingkungan. Jadi ya kita berharap di perizinan itu ada klaster ya. Kalau dia perizinan dasar kami enggak perlu mikir lah ini AMDAL-nya ada apa enggak. Yang kami urusin yang teknis saja. Dan itu tentunya dukungan dari teknologi informasi memang cukup besar,” ujarnya.
Pihaknya akan melakukan pemetaan masukan-masukan terhadap regulasi yang selama ini sudah berlaku. Menurutnya, sebetulnya regulasi untuk usaha di sektor pelabuhan sudah baik. Namun memang di level pelaksanaan masih harus perlu konsisten. Karena investor membutuhkan konsistensi dan kepastian. (E-1)
Pelindo telah memetakan sejumlah pelabuhan yang berpotensi mengalami lonjakan penumpang tertinggi selama mudik Lebaran tahun ini.
PANGLIMA TNI menetapkan siaga 1 melalui telegram yang dikirimkan beberapa waktu lalu. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut melaksanakan penebalan keamanan di laut Jakarta.
Pengelolaan pelabuhan dan operasional kapal tidak berada dalam satu entitas yang sama. Pengelolaan pelabuhan berada di bawah kendali Pelindo sementara operasional kapal oleh Pelni.
Program Green Terminal dirancang sebagai skema sertifikasi fasilitas pelabuhan berbasis delapan pilar keberlanjutan.
Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan nama, tetapi juga peluncuran logo baru yang memvisualisasikan semangat sinergi dalam ekosistem pelabuhan dan rantai pasok nasional.
Akibat produktivitas bongkar muat yang menurun di beberapa jalur pelabuhan, pemilik kapal dan pengguna jasa pelabuhan mengeluh lantaran biaya operasional mereka melonjak.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved