Pelaku Usaha Pelabuhan Keluhkan Layanan Bongkar Muat Barang yang Buruk

PEMERINTAH pusat diminta segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan pemantauan langsung kondisi layanan bongkar muat barang di berbagai pelabuhan di Indonesia yang kian memburuk. Akibat produktivitas bongkar muat yang menurun dan pendangkalan yang terjadi di beberapa jalur pelabuhan, pemilik kapal dan pengguna jasa pelabuhan mengeluh lantaran biaya operasional mereka terus melonjak.

“Sudah sering dan banyak keluhan dari pelaku usaha hampir di seluruh pelabuhan, khususnya pelabuhan domestik. Keluhan itu terutama masalah keterbatasan jumlah maupun kemampuan kinerja alat bongkar muat pelabuhan yang membuat antrean memanjang,” kata Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya, Kamis (5/2).

Sanjaya menambahkan, berdasarkan informasi dari anggota ALFI di beberapa daerah, khususnya dari Jawa Tengah dan JawaTimur, pengiriman barang mereka saat ini sering mengalami keterlambatan, baik saat berangkat maupun sampai ke tujuan akhir. Hal ini disebabkan antara lain oleh jadwal sandar kapal yang molor dan produktivitas alat bongkar muat di pelabuhan yang rendah, sehingga jadwal pengiriman barang terganggu.

Baca juga : Macet di Tanjung Priok Hampir 24 Jam, KSOP Bantah Pintu Bongkar Muat Bermasalah

“Saat ini kegiatan logistik melalui pelabuhan laut terus meningkat, terutama untuk jalur perdagangan domestik. Karena itu pemerintah semestinya memprioritaskan peningkatan layanan pelabuhan-pelabuhan domestik ini, sehingga proses pengiriman barang menjadi efisien dan konsumen juga tidak terpapar biaya yang kian mahal,” tambahnya.

Selain merugikan pemilik kapal dan pelaku usaha pengiriman barang, buruknya layanan pelabuhan juga menjadi beban perusahaan logistik. Menurut Sanjaya adanya keterlambatan pengiriman barang membuat okupansi kegiatan usaha dan utilisasi truk logistik juga terjun bebas. Dampaknya, omzet menurun sementara beban biaya cenderung terus naik.

“Pelaku logistik banyak terbebani ketidakpastian peraturan, tumpang tindih aturan serta keterlibatan banyak instansi yang terlibat sehingga menghambat kecepatan dan keberlangsungan kinerja pelaku usaha logistik nasional. Biaya mahal di pelabuhan ini merugikan semua pihak,” tutup Sanjaya.

Baca juga : Implementasi Sistem End to End Pelabuhan Terminal Batu Ampar

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur Sebastian Wibisono mengatakan waktu tunggu kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meningkat tajam. Proses sandar dan bongkar muat berlangsung lebih lama dibanding periode normal. 

Keterlambatan terjadi akibat keterbatasan alat bongkar muat. Sejumlah crane dinilai sudah tua. Kondisi ini terlihat di Terminal Peti Kemas Nilam dan Terminal Peti Kemas Mirah di Pelabuhan Tanjung Perak. Kapasitas ideal Container Processing Area berkisar 30 hingga 40 kontainer per jam. Realisasi di lapangan saat ini hanya sekitar 10 kontainer per jam. Produktivitas dinilai turun signifikan.

Bukan hanya di Surabaya. Di Pelabuhan Belawan Medan, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sumatra Utara Surianto Butong mengatakan kapal sulit bersandar karena ada pendangkalan alur Pelabuhan. Akibatnya, kapal yang bersandar hanya kapal yang ukuran lebih kecil, yakni yang hanya bisa memuat 200-300 TEUS. Biasanya kapal yang bersandar yang bermuatan 400 – 500 TEUS bahkan sampai 1000 TEUS.

Dari Pelabuhan Merauke Papua Selatan, Ketua DPC ALFI Merauke Abi Bakri Alhamid mengatakan kapal-kapal molor bersandar hingga 3-4 hari dari jadwal. Hal ini karena keterbatasan depo peti kemas di pelabuhan. Barang turun dari kapal masih harus menunggu pembongkaran di depo. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan masih dilakukan dengan sistem lama, seperti stripping di dalam pelabuhan.

Bahkan menurut informasi di lokasi, waktu tunggu kapal sandar bisa 7-10 hari, setelah sandar pun yang biasanya 2 hari selesai, saat ini menjadi 3-5 harian, jadi kapal tiba sampai berangkat lagi 10-15 hari.

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menilai untuk dapat memberikan pelayanan optimal, pelabuhan di Indonesia perlu meningkatkan kesiapan yang berkelanjutan dari segi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

“Saya melihat di media memang ada informasi terkait layanan pelabuhan ini, tetapi saya kira ini dinamika yang terjadi karena memang cuaca ekstrem dan terjadi di terminal curah. Untuk itu, saya kira, perlu kesiapan berkelanjutan baik infrastruktur maupun SDM untuk memberikan layanan yang optimal bagi pengguna jasa,” kata Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto. 

Menurut Carmelita, kalaupun ada kendala pada sarana bongkar muat,   tentunya tidak bisa digeneralisir dan tidak pada semua sarana. “Dan kami percaya semua pihak yang bertanggung jawab selalu berusaha mengatasinya. Di sisi lain, percepatan pelayanan, juga sangat dipengaruhi kesiapan infrastruktur layanan pelabuhan maupun SDM. Ya kita harap ini terus bisa ditingkatkan,” tutup Carmelita.