Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan Baleg tidak memiliki target penyelesaian RUU Cipta Kerja. Salah satunya karena saat ini semua pihak masih fokus pada penanggulangan pandemik covid-19.
"Baleg tidak ada target penyelesaian UU," ujar Supratman, dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).
Meski begitu, proses penyelesaian RUU Cipta Kerja tetap berjalan. Dalam waktu dekat, Baleg akan menjadwalkan rapat dengan pihak pemerintah.
Nantinya, pembahasan akan dilakukan dengan membagi isi RUU menjadi 11 klaster sesuai tema. Ketenagakerjaan akan menjadi klaster yang terakhir dibahas.
Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja Antisipasi Krisis Akibat Korona
Supratman mengatakan Baleg menjamin sepenuhnya untuk terlebih dahulu mendengarkan semua stakeholder dan semua pemangku kepentingan sebelum pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Pembahasan DIM akan dimulai dengan pembahasan klaster yang paling tidak mendapat penolakan dari masyarakat.
"Khusus klaster ketenagakerjaan, kalau nanti dibahas, akan dibahas paling akhir dari DIM meskipun dalam draf Ciptaker, klaster ketenagakerjaan ada di ketiga atau keempat, tapi tentu akan dimasukan dalam poin terakhir di klaster 11," ujar Supratman.
Supratman mengatakan akan mendengarkan setiap masukan dan aspirasi publik yang masuk terkait RUU Cipta Kerja.
"Saya harap pada masyarakat, Baleg akan dengarkan masukan dan dilakukan terbuka. Karena itu pembahasannya dilakukan hati-hati dan cermat dan dengar masukan masyarakat," ujar Supratman. (OL-1)
PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
ANGGOTA Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan belum dapat memastikan waktu selesainya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI.
Baleg DPR RI menyatakan DPR bisa mengambil alih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini merupakan RUU inisiatif pemerintah.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved