RUU Cipta Kerja Lindungi UMKM

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (omnibus law) akan memberikan kemudahan usaha bagi semua kalangan, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu bentuk kemudahannya ialah untuk mendirikan PT.

"Sekarang ini banyak pengusaha digital basisnya perorangan. Apakah itu sebagai pelapak atau sebagai driver untuk Go-Jek atau Grab. Jadi, mereka itu bisa jadi entrepreneur dengan PT sendiri," ungkapnya dalam acara Business Law Forum 2020, di Jakarta, kemarin.

Dalam RUU Cipta Kerja kewajiban menyediakan modal Rp50 juta tidak lagi diterapkan bagi pengusaha kecil.

Dengan adanya RUU itu, UMKM dapat bertransformasi dari sektor informal menjadi formal atau berbadan hukum. Jadi, mereka juga mendapatkan pendanaan dari perbankan dan usaha mereka terlindungi.

"Sehingga kalau terjadi bankruptcy, yang bankrupt adalah PT-nya, bukan keluarganya. Inilah bukti kita melindungi usaha kecil dan masyarakat dari situ," pungkasnya.

Senior Partner Assegaf Hamzah and Partners (AHP) Ahmad Fikri Assegaf mengatakan perizinan yang berbelit dan terlampau banyak merupakan penghalang investasi di Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya menilai pemerintah saat ini membenahi peraturan perundang-undangan yang dirasa over-regulated dan menghambat investasi melalui pembentukan omnibus law.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ikhsan Raharjo menghawatirkan RUU Cipta Kerja justru membuat krisis ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja muda dan calon pekerja.

Pasalnya mereka akan dihadapkan pada ketidakpastian status hubungan kerja yang merugikan pekerja. (Fan/Hld/E-1)