Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
REGULASI keamanan laut saat ini masih tersebar di beberapa instansi dan kementerian. Badan Keamanan Laut (Bakamla) yakin masalah perizinan selesai lewat omnibus law.
"Jadi, nanti pengguna laut itu lebih simpel untuk masalah perizinan dan pengamanan," kata Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia.
Aan menjelaskan bahwa omnibus law keamanan laut akan menyederhanakan regulasi dan kewenangan di wilayah perairan. Lintas kewenangan inilah yang dinilai membuat pengamanan laut tidak maksimal.
"Sekarang kan terlalu banyak yang berwenang di laut. Nanti lebih sedikit, yang jelas hanya Bakamla atau Indonesia Coast Guard," ujar Aan.
Saat ini terdapat 26 aturan di sektor kelautan yang terdiri atas 24 undang-undang (UU) dan 2 peraturan pemerintah (PP). Beberapa aturan tumpang-tindih.
"Kementerian atau lembaga terkait masalah penegakan hukum di laut lebih disederhanakan. Dalam hal ini nanti penjurunya Bakamla itu," ucap Aan.
Pemerintah tenga menyusun omnibus law yang bakal mengatur keamanan laut secara terpadu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut setidaknya terdapat 24 undang-undang dari sebelumnya 17 undang-undang tentang penanganan pengamanan laut yang harus dibereskan.
Mahfud mengakui bahwa secara filosofi, semua peraturan perundangan tersebut sebenarnya baik.
Namun, tumpang-tindih menyebabkan kekisruhan penanganan kelautan. Tiap kewenangan penanganan didasarkan undang-undang yang berbeda-beda.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR terbuka menerima masukan masyarakat terkait dengan pasal-pasal dalam RUU tersebut yang menjadi sorotan publik.
"DPR periode ini akan lebih terbuka, kami sedang reses, kami persilakan kepada unsur masyarakat menyatakan keberatan. Namun, mungkin memberikan usulan-usulan terhadap perbaikan dalam pasal di RUU Cipta Kerja," kata Dasco.
Dia mengatakan pada prinsipnya DPR mempersilakan semua unsur masyarakat mengemukakan pendapatnya yang telah dijamin konstitusi dan insititusinya sangat terbuka menerima masukan masyarakat tersebut.
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa DPR hampir setiap waktu, sejak Februari 2020, menerima perwakilan berbagai elemen masyarakat yang menyatakan keberatan atas beberapa pasal dalam RUU omnibus law. (Pro/P-1)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi
Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
WAKIL Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya diminta oleh pimpinan DPR agar membahas lebih dulu revisi UU, salah satunya UU Pilkada
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved