Kumpulkan Jajaran LHK, Menteri LHK Sosialisasi RUU Cipta Kerja

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar bergerak cepat mensosialisasikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang LHK.

Secara maraton usai menggelar dialog terbuka dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Menteri LHK langsung melakukan sosialisasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang LHK dalam agenda Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Rakernas KLHK) di Yogyakarta.

Rakernas berlangsung dua hari hingga Jumat (27/2) tersebut dihadiri sekitar 1.000 peserta, berasal dari jajaran KLHK, unit pelaksana teknis (UPT), dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup, serta dinas lingkungan hidup dan kehutanan dari seluruh Indonesia.

Kepada para peserta Rakernas yang hadir, Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa seluruh jajaran baik di pusat dan daerah yang mengurus lingkungan hidup dan kehutanan tidak boleh lagi saling terlepas. Unsur LHK di daerah harus bersenyawa dengan KLHK.

''Hari kedua Rakernas ada sesi khusus sosialisasi Omnibus Law. Semua unsur LHK baik pusat dan daerah harus mempelajari betul RUU ini dengan baik, sehingga semuanya berada dalam pemahaman justifikasi, teoritis, empiris, ataupun pada konteks perspektif yang sama untuk menyampaikan informasi yang baik pada masyarakat terkait RUU Omnibus Law bidang LHK,'' kata Menteri LHK.

Pada hari kedua atau hari terakhir Rakornas KLHK, akan dilaksanakan tiga sesi lanjutan. Sesi pertama mengangkat isu pengelolaan sampah dan limbah, dengan narasumber Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (Dirjen PSLB3), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PPKL), Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), dan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PHLHK).

Selanjutnya sesi kedua, mengangkat tema Nationally Determined Contribution (NDC) dan Carbon Pricing, dengan narasumber Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dirjen PKTL), staf ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Dirjen KSDAE, Dirjen PSLB3, dan Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI).

Pada sesi terakhir sebagai penutup, secara khusus akan mengangkat tema mengenai RUU Omnibus Law yang langsung dimoderatori Menteri LHK, dengan narasumber Sekjen KLHK, Prof.San Afri Awang, Prof. Hariadi Kartodihardjo, Prof. Mustofa Agung Sardjono, Prof. Asep Warlan Yusuf, dan Dr.Ir.Ilyas Assad.

''Ini penting agar informasi mengenai RUU Omnibus Law bidang LHK dapat dipahami dengan baik. Ini juga menjadi sarana sosialisasi sekaligus menerima berbagai masukan untuk penyempurnaan RUU,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Sementara itu pada Rakornas hari pertama, ia mengingatkan jajarannya di berbagai daerah untuk turun membantu masyarakat di lokasi rawan bencana dengan kerja nyata.

''Jajaran KLHK harus benar-benar bekerja keras. UPT KLHK baik KSDAE maupun PDASHL, termasuk Dinas LH, Dinas Kehutanan, dan dinas LHK di daerah, harus ikut turun dan membantu pada kesempatan pertama bilamana terjadi bencana," ujar Menteri LHK.

"Harus peka pada kepedihan masyarakat, apalagi bila ada yang sampai mengungsi. Kita harus beri bantuan langsung, dan lakukan rehabilitasi di lokasi bencana dan rawan bencana,'' kata Menteri Siti.

Tantangan LHK saat ini semakin berat dengan turunnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan banjir, longsor, erosi, dan lainnya. Karenanya KLHK melalui Ditjen PDASHL akan fokus melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Hingga akhir tahun 2019 lalu, KLHK melalui Ditjen PDASHL fokus pada kegiatan penyediaan bibit untuk RHL. Tercatat telah terbentuk sebanyak 561 kebun bibit desa (KBD) yang menghasilkan 23,5 juta batang bibit, 1.500 kebun bibit rakyat (KBR) yang menghasilkan 50,9 juta batang bibit, persemaian permanen sebanyak 50,2 juta batang, bibit produktif sebanyak 4,6 juta batang, dan Macadamia sebanyak 650 ribu batang. 

''Keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi ini sangat penting, karena ratusan juta bibit ini benar-benar harus ditanam, itu yang terpenting,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Untuk kegiatan RHL tahun 2020, KLHK melalui Ditjen PDASHL akan membangun 1.000 unit KBR, 500 unit KBD, 3.000 unit bangunan konservasi tanah dan air, membangun persemaian modern di Ibu kota negara baru dan empat destinasi wisata prioritas.

''Lakukan segera kerja terutama di areal bencana, termasuk kegiatan pasca bencana seperti membangun DAM penahan, gullypug, bronjong pengendali tebing sungai, serta dengan menanam vetiver dan agroforestry,'' kata Menteri Siti.

Pada sesi hari pertama Rakornas KLHK, Menteri Siti Nurbaya dan Wakil Menteri Alue Dohong memimpin langsung diskusi dengan lebih dari seribu peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. 

Para Dirjen KLHK memaparkan dua sesi utama yakni pemulihan lingkungan dan rehabilitasi, serta TORA dan Perhutanan Sosial.

''Manfaatkan kesempatan pertemuan ini untuk saling berinteraksi, karena semangatnya adalah kebersamaan. Tidak boleh lagi memisahkan diri dalam hubungan pusat dan daerah,'' pesan Menteri Siti.(RO/OL-09)