NEWSTICKER

Curhat ke Chatbot AI Malah Bikin Depresi

Studi Ungkap Bahaya Makanan Ultra-Proses bagi Kesuburan Pria

Remaja Indonesia Mulai Dihantui Hipertensi

BPJS Kesehatan: Biaya Penyakit Kronis Rp50,2 Triliun

Gigi Berlubang Masalah Kesehatan Termasif CKG 2025

Tidak Ada Pencabutan Kewenangan Pemda dalam RUU Ciptaker

Emir Chairullah

24/2/2020 15:46

Tidak Ada Pencabutan Kewenangan Pemda dalam RUU Ciptaker — Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

PEMERINTAH menjamin tidak ada wewenang kepala daerah yang dicabut dalam mengeluarkan izin investasi di daerah. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah hanya mengupayakan efisiensi dalam proses perizinan.

“Tidak ada yang dicabut (wewenangnya). Hanya standarisasinya saja yang diseragamkan,” katanya kepada wartawan usai pembukaan Rapat Kerja BPPT 2020 yang dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakafrta, Senin.

Ia menyebutkan, dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah hanya berupaya melakukan standarisasi perizinan. Selama ini, ungkap Airlangga, setiap daerah menerapkan standar yang berbeda-beda. “Selama ini kan standar perizinan di setiap daerah berbeda-beda. Nah ini yang disatukan,” ungkapnya.

Artinya, tambah Airlangga, proses perizinan ke depan tetap diproses di PTSP di daerah masing-masing. Yang terpenting, ungkapnya, pemerintah berusaha mewujudkan restrukturisasi ekonomi melalui percepatan izin usaha. “Dan karena ini, pemerintah mengajukan draft RUU Cipta Kerja,” pungkasnya. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

MK Diminta Tegaskan UU Cipta Kerja Tunduk Prinsip HAM
07/10/2025 12:58
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
PSN dalam UU Cipta Kerja Berpotensi Langgar Prinsip HAM
07/10/2025 12:40
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
UU Pilkada Paling Sering Digugat Sepanjang 2024
02/1/2025 11:42
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
UU Ciptaker Dorong Anak Muda Perkuat Kewirausahaan dan Keterampilan Kerja
26/8/2024 22:03
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Proses Pembentukan UU Cipta Kerja akan Dituang ke Sebuah Buku
08/8/2024 21:57
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja Didesain Permudah Proses Perizinan
01/8/2024 09:35
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.

LOAD MORE

Opini

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati
23/1/2026 05:05
Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura
23/1/2026 05:00
Trump dan Dunia di Tepi Jurang
22/1/2026 20:38

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved