Rancangan UU Cipta Kerja Perlu Disusun Ulang

GURU Besar Ilmu Hukum UI Hikmahanto Juwana mengatakan sebaiknya draf RUU Cipta Kerja ditarik kembali. Memperbaiki RUU itu harus dilakukan secara menyeluruh dan fundamental.

Menurutnya kesalahan pemerintah dalam penyusunan RUU Cipta Kerja terjadi di beberapa lapisan. Mulai dari drafter atau penyusun draf, hingga Kementerian Hukum dan HAM.

"Kesalahan tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada drafter saja, mengingat Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Perundang-undangan perlu melakukan verifikasi atau pengujian sebelum diserahkan ke DPR," ujar Hikmahanto.

Kementerian Hukum dan HAM harus juga menghayati apa yang dipikirkan Presiden. Tanpa menghayati, sulit bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan verifikasi. Peran lain dari Kementerian Hukum dan HAM ialah memastikan agar RUU Cipta Kerja sesuai dengan koridor Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Proses ini sepertinya yang tidak dilampaui RUU Cipta Kerja sehingga staf khusus Presiden menganggap RUU tersebut tidak sesuai dengan instruksi Presiden," ujarnya.

Dalam konteks demikian, menurut Hikmahanto, masukan dan perbaikan tidak bisa dilakukan pasal per pasal RUU yang ada di tangan DPR. Ini karena secara fundamental RUU ini sudah tidak sesuai dengan keinginan Presiden.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menilai tidak perlu ada penarikan kembali draf omnibus law RUU Cipta Kerja. Perbaikan bisa dilakukan melalui pembahasan di DPR.

Seperti diketahui, berbagai penolakan terhadap isi RUU Cipta Kerja terus bermunculan. Selain itu, pemerintah mengatakan ada kesalahan dalam pengetikan isi Pasal 170 RUU Cipta Kerja di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah dapat mengubah UU tanpa proses di DPR.

"Kalau menurut saya diperbaiki pada saat pembahasan bersama di DPR saja antara pemerintah dan DPR. Mana yang salah ketik, salah persepsi, itu disamakan.''

Anggota Komisi VI DPR Martin Manurung menambahkan dalam omnibus law harus disertakan aturan agar kepala daerah mau mempermudah masuknya investasi. Dengan begitu ada payung hukum yang bisa digunakan pemerintah pusat agar kepala daerah tidak membuat kebijakan yang menghambat investasi. (Pro/P-1)