Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KETUA DPR Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan terkait rancangan undang-undang omnibus law, seperti Cipta Kerja dan Perpajakan, yang akan segera memasuki tahap pembahasan di DPR.
"Kami mengajak Majelis Ulama Indonesia untuk ikut bersama-sama memberikan saran dan masukan atas pembentukan undang-undang di DPR agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," kata Puan dalam kunjungannya di Gedung MUI, Jakarta, kemarin.
Dalam pertemuan itu, beberapa kiai dan ulama menanyakan isu tentang omnibus law, terutama soal pasal-pasal kontroversial RUU Cipta Kerja yang ramai di media massa.
Puan pun meyakinkan bahwa DPR akan memastikan pasal-pasal yang ada dalam RUU omnibus law itu tidak bertentangan dengan UUD 45.
"Kami sudah menugasi tim untuk menelaah pasal per pasal. Prinsipnya jangan sampai UU yang dihasilkan mencederai dan membuat tidak nyaman berbagai pihak. Karena itu, sosialisasi harus terbuka kepada masyarakat." ucapnya.
Dikatakannya, DPR akan segera menggelar rapat untuk menentukan apakah RUU itu dibahas melalui komisi, Badan Legislasi (Baleg), atau panitia khusus (pansus). "DPR akan menyosialisasikan RUU itu seluas-luasnya kepada masyarakat serta akan menyerap aspirasi semua pihak," ungkap Puan.
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta seluruh kader mendukung pengesahan RUU omnibus law.
Menurut Surya, RUU omnibus law ialah jawaban dari kerisauan Partai NasDem selama ini pada produk undang-undang yang ada di periode sebelumnya yang telah menghambat proses pembangunan.
MI/RAMDANI
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
''Untuk itulah harus dilakukan perubahan. NasDem berketetapan hati memberikan dukungan secara totalitas agar omnibus law ini segera disahkan DPR,'' kata Surya di Kota Padang Sidempuan, Sumatra Utara, kemarin.
Menurut Surya, omnibus law berupaya memangkas aturan yang menghambat proses pembangunan sehingga amendemen perundang-undangan ini amat diperlukan.
Dalam prosesnya, Surya Paloh menyaksikan bagaimana pemerintah berupaya mengumpulkan keluhan dan hambatan dari masyarakat. Aturan yang dibuat harus benar-benar menjadi solusi dari masalah itu.
"Inilah yang dikumpulkan dari seluruh masalah hambatan tadi dalam konsep omnibus law," tegas Surya. (Rif/Pro/YP/PS/X-10)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
DEWAN Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Nursiah Daud Paloh (NDP) menjamin hewan kurban, sapi maupun kambing dipotong sesuai dengan syariat Islam.
Penyerahan sapi kurban secara simbolis dilakukan di Sekolah Sukma Bangsa Sigi, Jumat (6/6).
Surya Paloh menyerahkan sapi kurban di Masjid Nursiah Daud Paloh. Hewan itu diterima oleh Ketua DKM Masjid Endra.
Salat di Masjid Nursiah Dauh Paloh dipimpin oleh Ustaz Ferdiansyah. Tema khutbah dalam ibadah ini adalah ‘Islam Sebagai Hal yang Bisa Mempersatukan Seluruh Rangkaian Ajaran Nabi Ibrahim’.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved