Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA DPR Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan terkait rancangan undang-undang omnibus law, seperti Cipta Kerja dan Perpajakan, yang akan segera memasuki tahap pembahasan di DPR.
"Kami mengajak Majelis Ulama Indonesia untuk ikut bersama-sama memberikan saran dan masukan atas pembentukan undang-undang di DPR agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," kata Puan dalam kunjungannya di Gedung MUI, Jakarta, kemarin.
Dalam pertemuan itu, beberapa kiai dan ulama menanyakan isu tentang omnibus law, terutama soal pasal-pasal kontroversial RUU Cipta Kerja yang ramai di media massa.
Puan pun meyakinkan bahwa DPR akan memastikan pasal-pasal yang ada dalam RUU omnibus law itu tidak bertentangan dengan UUD 45.
"Kami sudah menugasi tim untuk menelaah pasal per pasal. Prinsipnya jangan sampai UU yang dihasilkan mencederai dan membuat tidak nyaman berbagai pihak. Karena itu, sosialisasi harus terbuka kepada masyarakat." ucapnya.
Dikatakannya, DPR akan segera menggelar rapat untuk menentukan apakah RUU itu dibahas melalui komisi, Badan Legislasi (Baleg), atau panitia khusus (pansus). "DPR akan menyosialisasikan RUU itu seluas-luasnya kepada masyarakat serta akan menyerap aspirasi semua pihak," ungkap Puan.
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta seluruh kader mendukung pengesahan RUU omnibus law.
Menurut Surya, RUU omnibus law ialah jawaban dari kerisauan Partai NasDem selama ini pada produk undang-undang yang ada di periode sebelumnya yang telah menghambat proses pembangunan.
MI/RAMDANI
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
''Untuk itulah harus dilakukan perubahan. NasDem berketetapan hati memberikan dukungan secara totalitas agar omnibus law ini segera disahkan DPR,'' kata Surya di Kota Padang Sidempuan, Sumatra Utara, kemarin.
Menurut Surya, omnibus law berupaya memangkas aturan yang menghambat proses pembangunan sehingga amendemen perundang-undangan ini amat diperlukan.
Dalam prosesnya, Surya Paloh menyaksikan bagaimana pemerintah berupaya mengumpulkan keluhan dan hambatan dari masyarakat. Aturan yang dibuat harus benar-benar menjadi solusi dari masalah itu.
"Inilah yang dikumpulkan dari seluruh masalah hambatan tadi dalam konsep omnibus law," tegas Surya. (Rif/Pro/YP/PS/X-10)
Orangtua yang mampu menyadari bahwa kecerdasan anak-anak berbeda-beda.
Lobby NasDem Tower disulap menjadi runway. Eskalator bahkan dimanfaatkan sebagai area masuk dan keluarnya para model.
Perkembangan media sosial menjadi momentum bagi kemajuan pariwisata di Sukabumi agar mampu menyedot perhatian para wisatawan.
Dengan banyak perbedaan, suku, agama, bahasa, dan ras menjadi modal untuk meneruskan perjuangan para terdahulu.
Tim dari DPW Jawa Barat akan bergerak sampai ke bawah untuk melihat kesiapan memenangkan suara Amin di Tasikmalaya, dengan target 70%
Para kader NasDem diminta terus hadir membawa semangat perubahan dalam rangka memenangkan Pilkada 2024 baik di Kota maupun Kabupaten Sukabumi.
Saan Mustopa selaku Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat (Jabar), berhasil meraih gelar Doktor pada Program Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad).
Republik Indonesia dibangun pendirinya dengan perpaduan akal budi.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan pesan penting kepada Anies Baswedan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved