DPR Ajak MUI Beri Masukan

KETUA DPR Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan terkait rancangan undang-undang omnibus law, seperti Cipta Kerja dan Perpajakan, yang akan segera memasuki tahap pembahasan di DPR.

"Kami mengajak Majelis Ulama Indonesia untuk ikut bersama-sama memberikan saran dan masukan atas pembentukan undang-undang di DPR agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," kata Puan dalam kunjungannya di Gedung MUI, Jakarta, kemarin.

Dalam pertemuan itu, beberapa kiai dan ulama menanyakan isu tentang omnibus law, terutama soal pasal-pasal kontroversial RUU Cipta Kerja yang ramai di media massa.

Puan pun meyakinkan bahwa DPR akan memastikan pasal-pasal yang ada dalam RUU omnibus law itu tidak bertentangan dengan UUD 45.

"Kami sudah menugasi tim untuk menelaah pasal per pasal. Prinsipnya jangan sampai UU yang dihasilkan mencederai dan membuat tidak nyaman berbagai pihak. Karena itu, sosialisasi harus terbuka kepada masyarakat." ucapnya.

Dikatakannya, DPR akan segera menggelar rapat untuk menentukan apakah RUU itu dibahas melalui komisi, Badan Legislasi (Baleg), atau panitia khusus (pansus).  "DPR akan menyosialisasikan RUU itu seluas-luasnya kepada masyarakat serta akan menyerap aspirasi semua pihak," ungkap Puan.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta seluruh kader mendukung pengesahan RUU omnibus law.

Menurut Surya, RUU omnibus law ialah jawaban dari kerisauan Partai NasDem selama ini pada produk undang-undang yang ada di periode sebelumnya yang telah menghambat proses pembangunan.

MI/RAMDANI

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

''Untuk itulah harus dilakukan perubahan. NasDem berketetapan hati memberikan dukungan secara totalitas agar omnibus law ini segera disahkan DPR,'' kata Surya di Kota Padang Sidempuan, Sumatra Utara, kemarin.

Menurut Surya, omnibus law berupaya memangkas aturan yang menghambat proses pembangunan sehingga amendemen perundang-undangan ini amat diperlukan.

Dalam prosesnya, Surya Paloh menyaksikan bagaimana pemerintah berupaya mengumpulkan keluhan dan hambatan dari masyarakat. Aturan yang dibuat harus benar-benar menjadi solusi dari masalah itu.

"Inilah yang dikumpulkan dari seluruh masalah hambatan tadi dalam konsep omnibus law," tegas Surya. (Rif/Pro/YP/PS/X-10)