Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan para buruh akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Aksi dikabarkan bertepatan dengan sidang paripurna DPR RI pada 23 Maret 2020. Said menyebut unjuk rasa di Jakarta akan dipusatkan di kawasan DPR RI. Selain itu, aksi serupa juga menyasar 22 provinsi lainnya, yang berpusat di Kantor DPRD atau Kantor Provinsi masing-masing.
Said menegaskan aksi dilakukan KSPI dan para buruh untuk menolak RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak memikirkan nasib pengangguran dan pencari kerja. Hal ini pun dilakukan untuk menjauhkan buruh dari eksploitasi.
“Setiap orang yang sedang menganggur harus ada perlindungan dari negara. Itu perintah konstitusi. Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan setiap warga negara untuk mendapatkan perkerjaan dan penghidupan yang layak,” ungkap Said dalam keterangan resmi, Jumat (21/2).
Baca juga:
Jika RUU Cipta Kerja disahkan, lanjut dia, buruh rentan mengalami eksploitasi. Belum lagi, tenaga kerja asing (TKA) semakin mudah bekerja di Indonesia. Sehingga, berpotensi menjadikan lapangan kerja yang tersedia diisi oleh orang luar.
“Selain itu, jika pencari kerja diterima dan tidak ada kejelasan mengenai upah minimum, maka dia akan digaji seenaknya. Contohnya, saat ini pekerja memiliki UMK Rp 4,59 juta. Sedangkan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Rp 1,81 juta. Dalam Omnibus Law, UMK hilang dan yang berlaku adalah UMP. Maka buruh di Karawang yang upah minimumnya Rp 4,59 juta, bisa dibayar Rp 1,81 juta,” pungkas Said.
Hal tersebut akan mempersulit buruh untuk memiliki kehidupan layak dan sejahtera. Dia pun mengambil contoh lain, yakni RUU Cipta Kerja berpotensi menyebabkan outsourcing dan kerja kontrak dibebaskan. Tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan.
“Apakah mau, orang tua Anda menyekolahkan sampai SMA, D3, atau S1 dengan biaya yang relatif mahal? Begitu mendapat pekerjaan, tidak pernah diangkat jadi karyawan. Tetapi bisa dikontrak (kontrak langsung dengan perusahaan) atau di outsourcing (melalui agen alih daya) seumur hidup,” pungkas Said.
Lebih lanjut, Said menuturkan sebagian besar gaji karyawan outsourcing dan karyawan kontrak berada di kisaran upah minimum. Menurutnya, buruh tidak akan mendapaT kepastian pendapatan.(OL-11)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved