Jumat 21 Februari 2020, 12:43 WIB

Tolak RUU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Akan Lakukan Aksi Besar

Despian Nurhidayat | Politik dan Hukum
Tolak RUU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Akan Lakukan Aksi Besar

Antara/Asprilla Dwi Adha
Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Istana Merdeka, pada Kamis (30/1) lalu.

 

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan para buruh akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Aksi dikabarkan bertepatan dengan sidang paripurna DPR RI pada 23 Maret 2020. Said menyebut unjuk rasa di Jakarta akan dipusatkan di kawasan DPR RI. Selain itu, aksi serupa juga menyasar 22 provinsi lainnya, yang berpusat di Kantor DPRD atau Kantor Provinsi masing-masing.

Said menegaskan aksi dilakukan KSPI dan para buruh untuk menolak RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak memikirkan nasib pengangguran dan pencari kerja. Hal ini pun dilakukan untuk menjauhkan buruh dari eksploitasi.

“Setiap orang yang sedang menganggur harus ada perlindungan dari negara. Itu perintah konstitusi. Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan setiap warga negara untuk mendapatkan perkerjaan dan penghidupan yang layak,” ungkap Said dalam keterangan resmi, Jumat (21/2).

Baca juga:

Jika RUU Cipta Kerja disahkan, lanjut dia, buruh rentan mengalami eksploitasi. Belum lagi, tenaga kerja asing (TKA) semakin mudah bekerja di Indonesia. Sehingga, berpotensi menjadikan lapangan kerja yang tersedia diisi oleh orang luar.

“Selain itu, jika pencari kerja diterima dan tidak ada kejelasan mengenai upah minimum, maka dia akan digaji seenaknya. Contohnya, saat ini pekerja memiliki UMK Rp 4,59 juta. Sedangkan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Rp 1,81 juta. Dalam Omnibus Law, UMK hilang dan yang berlaku adalah UMP. Maka buruh di Karawang yang upah minimumnya Rp 4,59 juta, bisa dibayar Rp 1,81 juta,” pungkas Said.

Hal tersebut akan mempersulit buruh untuk memiliki kehidupan layak dan sejahtera. Dia pun mengambil contoh lain, yakni RUU Cipta Kerja berpotensi menyebabkan outsourcing dan kerja kontrak dibebaskan. Tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan.

“Apakah mau, orang tua Anda menyekolahkan sampai SMA, D3, atau S1 dengan biaya yang relatif mahal? Begitu mendapat pekerjaan, tidak pernah diangkat jadi karyawan. Tetapi bisa dikontrak (kontrak langsung dengan perusahaan) atau di outsourcing (melalui agen alih daya) seumur hidup,” pungkas Said.

Lebih lanjut, Said menuturkan sebagian besar gaji karyawan outsourcing dan karyawan kontrak berada di kisaran upah minimum. Menurutnya, buruh tidak akan mendapaT kepastian pendapatan.(OL-11)

Baca Juga

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Polri: Tidak Ada Pendekatan Militer di Papua

👤Widhoroso 🕔Sabtu 28 November 2020, 22:55 WIB
Kehadiran aparat TNI dan Polri di tengah masyarakat Papua,justru untuk membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat itu...
dok.Mabesad

TNI AD dan AD Prancis Siapkan Latihan Gabungan di 2021

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 November 2020, 21:55 WIB
KEPALA Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kedatangan Atase Angkatan Darat Prancis, di Mabesad TNI membahas latihan...
MI/Susanto

Baleg Prioritaskan RUU yang Tertunda di 2020

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 28 November 2020, 21:22 WIB
Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya