Omnibus Law harus Berpihak kepada Sektor UMKM

Omnibus Law harus Berpihak kepada Sektor UMKM

PELAKU usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. 

Menurut anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar, kinerja UMKM di di Indonesia mencapai 98%. Adapun penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen dan berkontribusi 60% ke PDB. 

"Tapi di sisi lain, penurunan subsidi APBN 2020 terkait rencana kenaikan elpiji 3 kg, tarif tenaga listrik serta kenaikan BPJS, bisa menjadi pukulan berat bagi UMKM," ujarnya, Kamis (20/02).

Marwan mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan konkret terhadap UMKM, seperti akses bahan baku, dana perbankan dan nonbank, distribusi serta pemasaran

"Ekonomi Indonesia nggak ambyar total waktu krisis ekonomi 98 di Indonesia karena terutama pelaku UMKM yang jadi katup-katup ekonomi-sosial di tingkat terbawah masyarakat. Itu sebabnya, dalam beberapa pasal di rancangan Omnibus Law, perlindungan usaha dan kesempatan berusaha bagi UMKM termasuk menjadi daftar prioritas," tandas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu.

Ia menambahkan, kalangan UMKM relatif mampu bertahan karena memiliki etos pantang menyerah, penuh kreativitas serta sangat mandiri dalam sejumlah mulai dari aspek produksi hingga sisi pemasaran. 
 
Khusus terkait permodalan, Marwan mengingatkan, kemudahan akses jutaan pelaku UMKM ke perbankan dan nonbank juga harus menjadi prioritas. 

"Sejak dekade 70-an peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus memperkenalkan skema kredit mikro--suatu bentuk pinjaman yang jumlahnya relatif kecil buat orang-orang yang tidak dapat diakses oleh perbankan alias nonbankable--berhasil membantu jutaan orang di  Bangladesh dengan mendirikan Grameen Bank (Bank Desa). 

"Ini inspirasi menarik yang bisa jadi referensi bagi kalangan swasta besar, perbankan serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Mau tidak mereka berpihak dan mempercayai keuletan jutaan kinerja pelaku UMKM kita yang juga pengamal sejati ekonomi kerakyatan di Indonesia," ujarnya.

 Sedangkan terkait jaring pengaman sosial oleh UMKM, Marwan mengingatkan juga, buat mengurangi masalah kemiskinan, ekonom dari Peru Hernando De Soto menawarkan sebuah cara yang tidak konvensional. 

Menurut ekonom  ini, orang menjadi miskin bukan karena tak punya modal tetapi karena negara tidak memberikan legalisasi atas aset-aset mereka. 

"Karena itu, De Soto menyarankan agar pemerintah mendata ulang aset si miskin dan memberikan mereka sertifikat agar bisa meminjam modal ke bank. Dengan cara inilah mereka dapat masuk serta bersaing dalam sistem ekonomi pasar," pungkasnya. (OL-8).