Jumat 21 Februari 2020, 17:30 WIB

Omnibus Law Harus Dorong Inovasi Lapangan Kerja Baru

Ghani Nurcahyadi | Ekonomi
Omnibus Law Harus Dorong Inovasi Lapangan Kerja Baru

Dok. Himpuni
Diskusi soal omnibus law yang digelar Himpuni

 

SALAH satu dari klaster dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ialah riset dan inovasi. Anggota Dewan Riset Nasional Irnanda Laksanawan, adanya undang-undang dengan skema sapu jagat itu akan mengikis ego sektoral dalam riset dan inovasi yang dilakukan pemerintah dan kalangan industri, baik BUMN maupun swasta.

Hal itu diungkapkannya dalam diskusi soal Omnibus Law seri kelima yang diselenggarakan Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni) di Sekretariat IKA-ITS, Jakarta.

“Dukungan riset dan inovasi meliputi pengembangan ekspor dan penugasan BUMN maupun swasta dari pemerintah,” kata Irnanda yang juga mantan Ketua Umum IKA-ITS itu dalam keterangan tertulisnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi PP Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Sari Wahjuni menyebutkan, dalam RUU Ciptaker di bidang dukungan riset dan inovasi, hanya UU BUMN yang diubah, yakni Pasal 6 UU nomor 19 tahun 2003.

UU tersebut direvisi dan membuat pemerintah dapat melakukan penugasan khusus kepada BUMN untuk pemanfaatan umum, riset, pengembangan, dan inovasi untuk kepentingan pemerintah.

Baca juga : RUU Ciptaker Ditargetkan Hasilkan 3 Juta Lapangan Kerja Per Tahun

Dalam dunia universitas, kata Sari, penelitian dan penemuan akan menjadi sesuatu yang penting untuk kemajuan negara, perlu dikembangkan dan tidak hanya disimpan. Pengaturan dalam omnibus law itu menunjukan bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap penelitian.

Wakil Rektor President University Dwi Larso menyebutkan, riset dan inovasi yang dikembangkan harus bisa mengembangkan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Untuk mencapainya, Larso merekomendasikan supaya BUMN dimanfaatkan untuk menciptakan bisnis atau startup baru sebagai investor atau modal ventura.

“Contohnya di Amerika ada SBA atau Small Business Administration untuk pengembangan usaha baru dan bisnis kecil. Fungsi ini fleksibel untuk ditempatkan pada lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti Kemendikbud atau Kemenkop-UKM. Dan fungsinya dijalankan secara otonom oleh lembaga atau badan baru,” pungkas Wakil Ketua Umum IA-ITB itu. (RO/OL-7)

Baca Juga

MI/Lilik Darmawan

Produk UMKM Ingin Diekspor, Teten : Daya Saing Produk Ditingkatkan

👤Despian Nurhidayat 🕔Jumat 22 Januari 2021, 23:21 WIB
“Untuk memperbesar kapasitas UMKM agar berkontribusi dalam ekspor nasional, KemenKopUKM tahun ini akan mendorong UMKM masuk ke sektor...
Ilustrasi

PGN Kembangkan Digitalisasi untuk Optimalkan Usaha

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 22 Januari 2021, 23:18 WIB
Saat ini, PGN telah memiliki sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh anak usaha sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas...
Ist

Produk Perawatan Kulit Ini Tebar Promo Belanja Online

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Januari 2021, 22:35 WIB
Produk unggulan yang ditawarkan meliputi produk pemenang Glowpick Award...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya