Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supartman Andi Atgas, mengatakan Baleg akan siap membahas omnibus law RUU Cipta Kerja bisa dipilih sebagai mekanisme penyelesaian. Ia yakin target 100 hari kerja dari pemerintah akan bisa tercapai.
"Jangankan seratus hari 10 hari bisa kalau seluruh fraksi sepakat pada subtansinya tapi kan kita belum bisa berandai-andai," ujar Supratman, di gedung DPR, Jakarta, Senin, (17/2).
Supratman mengatakan pembahasan omnibus law diperkirakan baru akan dimulai pada masa sidang selanjutnya, yakni pada akhir Maret 2020 mendatang.
"Masa sidang ini itu akan berakhir di tanggal 27 Februari setelah itu kira akan masuk masa reses, kemudian reses itu akan sampai pada 22 Maret, jadi 23 kita baru kerja," ujar Supratman.
Meski begitu, ia memprediksi bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja akan melalui diskusi dan kajian mendalam. Khususnya karena ada pasal-pasal yang dianggap berpotensi memunculkan kontroversi.
"Pasti akan dikaji karena kan bebrapa materi yang terakit dengan katakanlah ada satu ketentuan yang berkaitan dengan presiden bisa mengubah UU, nah itu pengkajiannya kan harus dilakukan," ujar Supratman.(OL-4)
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
PULUHAN pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menegaskan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker kudeta konstitusi RI
Andy Said Tandio kepada awak media menjelaskan, potensi subsektor film, animasi, dan video di Kabupaten Sleman tersebut dapat membuka lapangan kerja.
Peningkatan Kota Cilegon menjadi kota kreatif sangat strategis dalam upaya peningkatan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini.
Selain itu, juga bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditawarkan pula untuk menjadi siswa SMK Kemenperin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved