Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menolak adanya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang tertera di Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker).
Menurutnya yang harus disediakan justru Program Jaminan Keberlanjutan Kerja bagi pekerja atau buruh.
“Saya tidak sependapat ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Karena utamanya adalah Jaminan Keberlanjutan kerja bagi buruh,” ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (14/2).
Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan tidak menyetujui ketentuan pesangon dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diatur di RUU dengan pendekatan omnibus law itu. Karena dinilai hanya akan merugikan pekerja saja.
Sistem PHK ini membuat buruh rentan kehilangan pekerjaannya.
Baca juga : Dilibatkan Bahas Omnibus Law, Buruh Apresiasi Pemerintah
Pihaknya lebih memilih untuk mengikuti aturan pesangon dan PHK seperti skema yang berlaku saat ini. Malah dirinya mendorong adanya peningkatan salah satunya lewat jaminan keberlanjutan kerja.
Dengan begitu, bisa memenuhi kepentingan pekerja tidak hanya mewadahi pengusaha dan investor saja.
“Iya, seperti skema semula kalau bisa justru ditingkatkan. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk perlindungan kepada buruh. Agar pengusaha gak sewenang-wenang melakukan PHK,” tegasnya.
Menurutnya, dalam menyusun dan mengkaji RUU Ciptaker tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Karena dikhawatirkan tidak aspiratif dan tidak partisipatif untuk semua pihak.
Jumisih berpandangan sudah seharusnya pemerintah melibatkan semua pihak termasuk pihak-pihak terdampak (semua sektor rakyat terdampak) dari proses awal hingga akhir secara terbuka. (OL-7)
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved