Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PEMERINTAH telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ke DPR. Dari hasil pembedahan yang dilakukan oleh berbagai pihak, ada beberapa pasal yang dianggap berpotensi mengurangi hak pekerja.
Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menegaskan, hak pekerja tidak boleh hilang. Pihaknya akan memantau pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Iya lah (hak pekerja tidak boleh hilang). Kami akan mengawal melalui fraksi," kata Felly di Jakarta, Sabtu (15/2).
Baca juga: Wapres Jelaskan Diubahnya Nama RUU Cipta Kerja
Politikus NasDem itu belum bisa memastikan apakah pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan oleh Komisi IX atau alat kelengkapan dewan (AKD) lain. Kemungkinan besar akan dibahas pada tingkat Badan Legislasi (Baleg) atau Panitia Khusus (Pansus).
Baca juga: Banyak Perda Diakui Persulit Investasi
Meskipun begitu, Felly memastikan akan mengawal proses tersebut. Komisi IX akan menyampaikan pandangan mereka melalui perwakilan fraksi di Baleg atau Pansus.
"Tinggal nanti fraksi ini memberikan penguatan kepada Baleg memberikan materi apa yang menyangkut tenaga kerja. Jangan sampai kebobolan," ujar dia.
Baca juga: Buruh Tak Setuju Adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan di RUU Cipta
Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni menambahkan, upaya mempermudah investasi tidak akan mengorbankan hak para pekerja.
"Itu kan masih banyak persoalan lain terkait investasi tanpa harus mengubah sesuatu yang sekarang ini di buruh itu sudah mereka dapatkan," kata Obon.
Dia memastikan, dalam pembahasan nanti akan mengundang pihak terkait, seperti serikat pekerja. Sehingga, regulasi sapu jagat tersebut tidak mengorbankan para pekerja.
Seperti diketahui, hak pekerja dianggap dikurangi dalam draf RUU Cipta Kerja. Di antaranya penghapusan upah minimum kabupaten/kota, besaran pesangon PHK berkurang, penghapusan cuti haid pertama, keperluan pernikahan, kematian serta pekerja dikontrak seumur hidup. (X-15)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
PULUHAN pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menegaskan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker kudeta konstitusi RI
Andy Said Tandio kepada awak media menjelaskan, potensi subsektor film, animasi, dan video di Kabupaten Sleman tersebut dapat membuka lapangan kerja.
Peningkatan Kota Cilegon menjadi kota kreatif sangat strategis dalam upaya peningkatan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini.
Selain itu, juga bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditawarkan pula untuk menjadi siswa SMK Kemenperin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved