Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ORGANISASI pekerja buruh memberi apresiasi pada pemerintah yang melibatkan mereka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undnag Cipta Lapangan Kerja yang masuk dalam skema omnibus law.
Pelibatan buruh dalam RUU sapu jagat itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
"Kami tentu saja memberi apresiasi atas keputusan pemerintah karena melibatkan buruh dalam membahas Omnibus Law ini. Harapannya tentu saja aspirasi buruh bisa tersampaikan dengan baik dalam RUU ini," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi (PP FSP PPMI SPSI) Arnod Sihite dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/2).
Dia menjelaskan Tim Koordinasi dan Konsultasi Publik yang dibentuk Kementerian Koordinator Perekonomian itu terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.
Baca juga : Dari 2 Omnibus Law, DPR Baru Terima Draf RUU Perpajakan
"Jadi ini lengkap bisa mewakili semua pihak yang punya kepentingan. Ada sekitar 13 serikat pekerja yang terlibat dan diharapkan pemerintah bisa mendapat masukan yang baik dan tentu saja tidak lagi menimbulkan gejolak di masyarakat terutama kelomopok buruh," jelas Wasekjen DPP KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai tersebut.
Arnod menegaskan kelompok buruh tentu akan konsisten memperjuangkan nasib buruh dalam RUU tersebut agar buruh makin sejahtera dengan segala hak-hak yang melekat sebagai pekerja.
"Tentu saja dengan adanya keputusan ini rekan-rekan serikat pekerja bisa bersatu kembali untuk memberi sumbangsih positif pada pembahasan RUU ini," pungkas Arnod. (OL-7)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved