Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, meminta pemerintah gencar melakukan sosialisasi Omnibus Law kepada masyarakat. Dengan begitu, proses legalisasi bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan asumsi negatif.
"Yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat. Karena ini adalah inisiatif dari pemerintah, tentu saja saya berharap pemerintah bisa mensosialisasikan hal ini ke masyarakat dengan lebih baik," ujar Puan di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (10/2).
Dia berharap informasi yang diterima masyarakat tidak berbeda dengan draf maupun pembahasan di DPR nantinya.
Baca juga: Presiden Tekankan Urgensi Omnibus Law
"Jangan sampai kemudian draf yang dibahas di DPR secara khususnya itu apa. Namun, kemudian nanti yang keluar ke publik itu lain. Nah itu kan yang kemudian menimbulkan prasangka yang negatif," tukasnya.
Saat ini, DPR masih menunggu draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dari pemerintah. Dia mengatakan pihaknya tak ingin mendesak pemerintah segera menyerahkan draf tersebut. Sebab, dia khawatir dorongan berlebihan akan membuat penyusunan draf tidak maksimal.
"Masalah waktu kalau memang bisa dilakukan dengan cepat ya tentu saja akan kita lakukan dengan cepat. Namun, jangan sampai kemudian menimbulkan prasangka. Kemudian jangan menimbulkan kerugian bagi rakyat dan jangan sampai itu tidak ada manfaatnya untuk rakyat," tutur Puan.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved