Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, meminta pemerintah gencar melakukan sosialisasi Omnibus Law kepada masyarakat. Dengan begitu, proses legalisasi bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan asumsi negatif.
"Yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat. Karena ini adalah inisiatif dari pemerintah, tentu saja saya berharap pemerintah bisa mensosialisasikan hal ini ke masyarakat dengan lebih baik," ujar Puan di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (10/2).
Dia berharap informasi yang diterima masyarakat tidak berbeda dengan draf maupun pembahasan di DPR nantinya.
Baca juga: Presiden Tekankan Urgensi Omnibus Law
"Jangan sampai kemudian draf yang dibahas di DPR secara khususnya itu apa. Namun, kemudian nanti yang keluar ke publik itu lain. Nah itu kan yang kemudian menimbulkan prasangka yang negatif," tukasnya.
Saat ini, DPR masih menunggu draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dari pemerintah. Dia mengatakan pihaknya tak ingin mendesak pemerintah segera menyerahkan draf tersebut. Sebab, dia khawatir dorongan berlebihan akan membuat penyusunan draf tidak maksimal.
"Masalah waktu kalau memang bisa dilakukan dengan cepat ya tentu saja akan kita lakukan dengan cepat. Namun, jangan sampai kemudian menimbulkan prasangka. Kemudian jangan menimbulkan kerugian bagi rakyat dan jangan sampai itu tidak ada manfaatnya untuk rakyat," tutur Puan.(OL-11)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved