Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima draf naskah akademik Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan di omnibus law. Ia menekankan bahwa regulasi sapu jagat ini tidak boleh merugikan masyarakat.
"Memang kita belum menerima karena kan ada mekanismenya yakni surat mungkin bisa dikirim melalui Sekretariat Jenderal DPR kemudian ada mekanisme di sana dan ada mekanismenya lagi untuk dibawa dalam rapat pimpinan, kemudian dibawa dalam Badan Musyawarah. Namun itu belum dilakukan," katanya usai menghadiri Rapat Paripurna di Nusantara I Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2).
Menurut dia, komunikasi terus dilakukan DPR dengan pemerintah terkait rencana pembahasan omnibus law empat RUU. Pihaknya setuju dengan keinginan Presiden Jokowi menyelesaikan dalam waktu singkat keempatnya.
Meskipun demikian, kata dia, DPR tidak ingin empat RUU itu nantinya merugikan masyarakat.
"Ya kalau memang semua permasalahan terkait dengan draft yang nanti kita terima sudah sesuai dan tidak ada yg dirugikan dalam arti akan bermanfaat untuk bangsa dan negara itu akan kami selesaikan sebaik-baiknya. Tapi kan draftnya belum ada, belum kami terima secara resmi oleh pimpinan," pungkasnya. (OL-2)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved