Wapres Janji Pemerintah Terbuka Soal RUU Omnibus Law

WAKIL Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma'ruf Amin menepis anggapan pemerintah terkesan diam-diam membuat rancangan undang-undang (RUU) tentang Omnibus Law.

Menurutnya, saat ini, draft tersebut belum tersosialisasi secara masif karena masih dimatangkan untuk dibahas bersama dengan DPR.

"Sekarang masih proses penyiapan (rancangannya). Nanti dibahas di DPR," ucap Wapres kepada media di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/2).

Rancangan UU tentang Omnibus Law, imbuhnya, dibagi dalam beberapa cluster di antaranya mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, dan lain-lain.

Baca juga: Presiden Tekankan Urgensi Omnibus Law

Omnibus Law, terangnya, menyederhanakan beberapa aturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang selama ini dianggap menjadi masalah contohnya pada sektor ekonomi.

"Masalah regulasi menjadi penghambat investasi dan ketenagakerjaan. Disamakan itu, maka dilakukan upaya perbaikan," terang Wapres.

Secara terpisah, Juru Bicara Presiden Fajroel Rahman menyampaikan versi draf omnibus law yang beredar di publik dan menuai penolakan bukan versi final dari pemerintah.

Ia menyatakan, saat ini, baru omnibus law mengenai perpajakan yang surat presiden (surpres) dan drafnya telah diserahkan kepada DPR, pekan lalu. (OL-1)