Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

Pemerintah dan DPR Samakan Persepsi

Pemerintah dan DPR terus berkonsultasi untuk memuluskan proses pembahasan RUU Omnibus Law yang menjadi inisiatif pemerintah.

Pemerintah dan DPR Samakan Persepsi Soal Omnibus Law

DPR saat ini masih menunggu draf RUU Omnibus Law diserahkan oleh pihak pemerintah.

Jokowi Segera Teken Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Presiden Joko Widodo mengatakan segera menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Saat ini, draft RUU tersebut tengah disempurnakan.

Hipmi Minta DPR tidak Hambat Draft RUU Omnibus Law

Bila sektor swasta tak dilapangkan kiprahnya dalam mengembangkan usaha, ancaman pengangguran besar-besaran angkatan kerja terdidik pada 2025. 

Pemerintah Akan Dahulukan Omnibus Law Perpajakan

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan dua rancangan omnibus law, yakni perpajakan dan cipta lapangan kerja. Pemerintah akan mengajukan RUU Omnibus Law Perpajakan terlebih dahulu ke DPR RI.

Presiden: Akhiri Obesitas Regulasi

Aturan hukum yang dibuat pemerintah harus bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas demi merespons tantangan bangsa

Presiden Kirim Surpres Omnibus Law Perpajakan Pekan Ini

"Jadi yang diajukan ke DPR adalah surpres mengenai perpajakan lebih dulu. Itu saya kira minggu ini segera selesai," kata Pratikno

Omnibus Law Meleset dari 100 Hari Kerja

EMPAT rancangan undang-undang (RUU) omnibus law dipastikan tidak akan selesai dalam 100 hari kerja. Seratus hari kerja itu hanya diperuntukkan masa sidang.

Surya Paloh: Omnibus Law Perkuat Pemerintahan

Surya meminta kader NasDem mengawal pembahasan omnibus law di parlemen. Omnibus law merupakan aspirasi NasDem dan diharapkan bisa berkontribusi bagi pemerintahan ke depan.

Pemerintah Tepis Ombudsman soal Omnibus Law Tak Transparan

Pemerintah pasti akan membuka RUU itu bila telah disepakati pembahasan telah selesai atau final.

81 UU Diubah dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Sebelumnya diketahui jumlah UU yang akan diubah, diganti atau dihilangkan sebanyak 79 UU dengan 1.244 pasal

DPR tak Jamin Omnibus Law Rampung 100 Hari

Dewan tidak ingin kejadian di DPR periode sebelumnya terulang kembali, yakni hasil pembahasan undangundang mendapat penolakan dari masyarakat.

Finalisasi RUU Omnibus Law Tergantung Sikap Fraksi

Badan Legislatif menyatakan finalisasi RUU Omnibus Law yang ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2020, tergantung sikap fraksi di DPR.

Wapres: Rancangan RUU Omnibus Law Didasari Kesepakatan Bersama

Adapun pihak yang dilibatkan dalam pembahasan, imbuh Wapres, antara lain buruh, pengusaha, dan pihak terkait lainnya.

4 RUU Omnibus Law Masuk Prolegnas Prioritas 2020

DPR telah menetapkan 50 rancangan undang-undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020.

Wapres Bantah Omnibus Law Hapus Sertifikasi Halal

Ia membantah draf RUU yang beredar yang mengatakan penghapusan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Halal seperti Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.

Tito Pastikan tidak Ada Pasal Mendagri Bisa Pecat Gubernur

Kalaupun ada pasal mengenai kewenangan Mendagri memecat gubernur, tegas Tito, dirinya akan mencabut pasal tersebut.

Kemendagri Pastikan Pemecatan Kepala Daerah Sesuai UU Pemda

Sikap Mendagri sangat jelas, pemberhentian Kepala Daerah sesuai dengan semangat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), khususnya pada Pasal 78

Mahfud Tegaskan Hukum Ditaati karena Disepakati

Mahfud menyatakan semua pendapat itu benar. Kalau semua yang benar diakomodasi, hukum tidak akan jadi. Maka itu diambil jalan tengah, disepakati

Dasco: DPR Paling Lambat Terima Draft Omnibus Law Pekan Depan

Selain Cipta Lapangan Kerja Di Prolegnas Prioritas 2020 yang akan disahkan DPR hari ini, ada dua RUU omnibus law lain yang diusulkan pemerintah.

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

Bianglala Astacita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia