NEWSTICKER

Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

Baleg DPR Sebut Pembahasan Omnibus Law Bakal Terbuka
31/1/2020 18:37
Pembahasan omnibus law sejumlah rancangan undang-undang (RUU) di DPR akan digelar secara terbuka dengan melibatkan serta mengundang semua pihak terkait dengan RUU yang dibahas.
Publikasi RUU Omnibus Law Tunggu Sampai DPR
31/1/2020 16:26
Pemerintah akan mempublikasikan seluruh draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law termasuk Cipta Lapangan, setelah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
NasDem-PKS Siap Kawal Omnibus Law
31/1/2020 08:40
Kebijakan terkait omnibus law merupakan sebuah terobosan. Namun, proses pembentukannya perlu diawasi saksama.
NasDem dan PKS Siap Kawal Omnibus Law
30/1/2020 17:40
"Ya kami menyamakan persepsi. Kami juga belum tahu isi omnibus lawnya seperti apa. Yang jelas kalau itu kepentingannya baik untuk masyarakat tentu akan didukung bersama."
Pemerintah dan DPR Samakan Persepsi
30/1/2020 09:10
Pemerintah dan DPR terus berkonsultasi untuk memuluskan proses pembahasan RUU Omnibus Law yang menjadi inisiatif pemerintah.
Pemerintah dan DPR Samakan Persepsi Soal Omnibus Law
29/1/2020 19:30
DPR saat ini masih menunggu draf RUU Omnibus Law diserahkan oleh pihak pemerintah.
Jokowi Segera Teken Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
29/1/2020 16:00
Presiden Joko Widodo mengatakan segera menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Saat ini, draft RUU tersebut tengah disempurnakan.
Hipmi Minta DPR tidak Hambat Draft RUU Omnibus Law
29/1/2020 15:26
Bila sektor swasta tak dilapangkan kiprahnya dalam mengembangkan usaha, ancaman pengangguran besar-besaran angkatan kerja terdidik pada 2025.
Pemerintah Akan Dahulukan Omnibus Law Perpajakan
28/1/2020 15:14
Saat ini pemerintah tengah menyiapkan dua rancangan omnibus law, yakni perpajakan dan cipta lapangan kerja. Pemerintah akan mengajukan RUU Omnibus Law Perpajakan terlebih dahulu ke DPR RI.
Presiden: Akhiri Obesitas Regulasi
28/1/2020 11:56
Aturan hukum yang dibuat pemerintah harus bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas demi merespons tantangan bangsa
Presiden Kirim Surpres Omnibus Law Perpajakan Pekan Ini
27/1/2020 23:26
"Jadi yang diajukan ke DPR adalah surpres mengenai perpajakan lebih dulu. Itu saya kira minggu ini segera selesai," kata Pratikno
Omnibus Law Meleset dari 100 Hari Kerja
27/1/2020 07:10
EMPAT rancangan undang-undang (RUU) omnibus law dipastikan tidak akan selesai dalam 100 hari kerja. Seratus hari kerja itu hanya diperuntukkan masa sidang.
Surya Paloh: Omnibus Law Perkuat Pemerintahan
26/1/2020 16:10
Surya meminta kader NasDem mengawal pembahasan omnibus law di parlemen. Omnibus law merupakan aspirasi NasDem dan diharapkan bisa berkontribusi bagi pemerintahan ke depan.
Pemerintah Tepis Ombudsman soal Omnibus Law Tak Transparan
24/1/2020 20:45
Pemerintah pasti akan membuka RUU itu bila telah disepakati pembahasan telah selesai atau final.
81 UU Diubah dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
24/1/2020 19:45
Sebelumnya diketahui jumlah UU yang akan diubah, diganti atau dihilangkan sebanyak 79 UU dengan 1.244 pasal
DPR tak Jamin Omnibus Law Rampung 100 Hari
24/1/2020 08:55
Dewan tidak ingin kejadian di DPR periode sebelumnya terulang kembali, yakni hasil pembahasan undangundang mendapat penolakan dari masyarakat.
Finalisasi RUU Omnibus Law Tergantung Sikap Fraksi
23/1/2020 20:43
Badan Legislatif menyatakan finalisasi RUU Omnibus Law yang ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2020, tergantung sikap fraksi di DPR.
Wapres: Rancangan RUU Omnibus Law Didasari Kesepakatan Bersama
23/1/2020 09:15
Adapun pihak yang dilibatkan dalam pembahasan, imbuh Wapres, antara lain buruh, pengusaha, dan pihak terkait lainnya.
4 RUU Omnibus Law Masuk Prolegnas Prioritas 2020
23/1/2020 07:10
DPR telah menetapkan 50 rancangan undang-undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020.
Wapres Bantah Omnibus Law Hapus Sertifikasi Halal
22/1/2020 18:11
Ia membantah draf RUU yang beredar yang mengatakan penghapusan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Halal seperti Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.