Wapres Bantah Omnibus Law Hapus Sertifikasi Halal

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin memastikan tidak ada penghapusan kewajiban produk bersertifikasi halal pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Ia membantah draf RUU yang beredar yang mengatakan penghapusan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Halal seperti Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.

Dalam Pasal 4 di Undang-Undang Jaminan Halal tersebut berisi mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

"Saya kira kan sudah dijelaskan, Kemenag dan Menko Perekonomian bahwa tidak ada di dalam draf omnibus law penghapusan itu," kata Ma'ruf di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menegaskan, tujuan pembentukan RUU Omnibus Law adalah untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi, memberikan kemudahan dalam penciptaan lapangan kerja, serta mengenai perpajakan.

Menurutnya, dalam RUU Omnibus Law tidak ada penghapusan sertifikasi produk halal melainkan mendorong penyederhanaan proses sertifikasi halal."Yang ada itu mempermudah, kemudian proses sertifikasi halal itu tidak dipungut biaya. Itu prinsip-prinsipnya yang ada. Jadi penghapusan sertifikasi halal itu tidak ada," tegas dia. (X-15)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Henri Siagian