Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan komitmen BPJPH dalam menebar kebaikan , meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kedaulatan bangsa melalui penyelenggaraan sertifikasi halal.
Komitmen ini dibuktikan dengan capaian nyata BPJPH dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak jelas kehalalannya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan pendamping halal di seluruh Indonesia.
“Dengan Program Sertifikasi Halal Gratis Presiden Prabowo, BPJPH berjuang untuk menebar kebaikan, meningkatkan kesejahteraan, dan menegakkan kedaulatan bangsa melalui sistem jaminan produk halal yang tertib dan berkeadilan,” ujar Haikal Hasan, Sabtu (9/11).
Hingga saat ini, lebih dari 10 juta produk telah bersertifikat halal dan beredar dengan jaminan keamanan, kebersihan, serta kehalalan.
Program sertifikasi halal juga membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Tercatat sekitar lebih dari 107 ribu pendamping halal kini menikmati peningkatan kesejahteraan, bahkan banyak di antaranya berpenghasilan di atas upah minimum regional (UMR).
Setiap Pendamping Proses Produk Halal yang telah mendampingi pelaku usaha mikro kecil dapatkan sertifikat Halal diberi insentif sebesar Rp150 ribu per Sertifikal Halal, sementara gratis bagi pelaku usaha mikro kecilnya.
Selain itu, hampir 3 juta pelaku usaha telah menerima sertifikat halal dan merasakan langsung peningkatan omzet serta kepercayaan konsumen. Sejumlah produk usaha mikro kecil bahkan mampu menembus pasar ekspor setelah mengantongi sertifikat halal.
Menurut Haikal Hasan, BPJPH juga berupaya dalam menegakkan kedaulatan ekonomi nasional.
“Kami menjaga dan melindungi produk dalam negeri, khususnya dari pelaku usaha mikro dan kecil, agar tidak tergerus oleh gempuran produk impor yang sudah berlabel halal maupun yang belum jelas halal atau nonhalalnya. Perlindungan itu diwujudkan melalui tertib halal dalam implementasi kewajiban sertifikasi halal,” tegasnya.
Melalui langkah nyata tersebut, BPJPH terus memperkuat ekosistem halal nasional yang berkelanjutan dan inklusif, dengan semangat Menebar Kebaikan, Meningkatkan kesejahteraan, dan Menegakkan Kedaulatan demi kemaslahatan bangsa. (Z-1)
D-8 Halal Expo Indonesia 2026 diposisikan sebagai platform kolaborasi strategis yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan ekonomi halal dari negara D-8.
Komitmen terhadap penguatan ekosistem industri halal nasional terus ditunjukkan oleh para pelaku usaha melalui partisipasi aktif dalam berbagai ajang festival bergengsi sepanjang 2025.
Posisi Indonesia di industri halal global masih belum optimal.
Penghargaan ini diberikan penyelenggara H20 World Halal Summit sebagai bentuk apresiasi terhadap peran aktif BPJPH RI dalam mendorong harmonisasi standar halal.
Dalam AOAC Southeast Asia (SEA) Annual Conference 2025 di Bangkok, Thailand, Laboratorium LPPOM MUI tampil sebagai salah satu pembicara utama.
PT KAI telah membantu penerbitan 100 Nomor Induk Berusaha (NIB), 100 Izin PIRT, dan 100 Sertifikat Halal untuk UMKM binaan.
Produsen dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG. Kapasitas produksi industri nasional saat ini mencapai sekitar 10 juta unit per bulan atau 100 juta unit per tahun.
Data yang dikumpulkan meliputi profil pesantren atau madrasah penerima MBG, jenis dan kriteria bahan makanan, pembelian bahan, hingga sampai pendistribusian.
kewajiban sertifikasi halal, termasuk bagi produk usaha mikro dan kecil (UMK), akan memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
KESADARAN masyarakat Indonesia sebagai pasar Muslim terbesar di dunia terhadap pentingnya memilih produk kesehatan yang bersertifikasi halal terus menguat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved