Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH akan mempublikasikan seluruh draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law termasuk Cipta Lapangan, setelah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman, di Kompleks Istana Kepresidenan. Dia mengatakan pemerintah masih menutup rapat draf RUU Omnibus Law, karena terdapat sejumlah poin yang masih disempurnakan. Ketika sudah dianggap sempurna dan diserahkan kepada parlemen, pemerintah akan membuka draf tersebut ke publik.
Baca juga: Omnibus Law Bisa Diterapkan di Indonesia
Nantinya, masyarakat bisa ikut memberikan masukan terhadap draf RUU Omnibus Law, bersama dengan anggota DPR. Pemerintah, lanjut Fadjroel, akan meluncurkan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke tangan DPR dalam waktu dekat. Terkait waktunya, dia masih harus mengecek terlebih dahulu. Dalam hal ini, apakah surat presiden (surpres) terkait RUU itu sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
"Beri saya waktu untuk mengecek, pokoknya secepatnya," pungkas Fadjroel kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (31/1).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah akan memberikan surpres atas Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja secepatnya pada Jumat (31/1) ini, atau paling lambat Senin (3/2) depan.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved