Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan mempublikasikan seluruh draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law termasuk Cipta Lapangan, setelah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman, di Kompleks Istana Kepresidenan. Dia mengatakan pemerintah masih menutup rapat draf RUU Omnibus Law, karena terdapat sejumlah poin yang masih disempurnakan. Ketika sudah dianggap sempurna dan diserahkan kepada parlemen, pemerintah akan membuka draf tersebut ke publik.
Baca juga: Omnibus Law Bisa Diterapkan di Indonesia
Nantinya, masyarakat bisa ikut memberikan masukan terhadap draf RUU Omnibus Law, bersama dengan anggota DPR. Pemerintah, lanjut Fadjroel, akan meluncurkan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke tangan DPR dalam waktu dekat. Terkait waktunya, dia masih harus mengecek terlebih dahulu. Dalam hal ini, apakah surat presiden (surpres) terkait RUU itu sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
"Beri saya waktu untuk mengecek, pokoknya secepatnya," pungkas Fadjroel kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (31/1).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah akan memberikan surpres atas Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja secepatnya pada Jumat (31/1) ini, atau paling lambat Senin (3/2) depan.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved